Skip to content

Surpres Panglima TNI Belum Diterima DPR, Kata Puan

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Panglima TNI hingga Selasa, 10 November 2026. Surat-surat yang masuk ke parlemen masih diperiksa bagian tata usaha, setelah DPR kembali memasuki masa sidang.

Puan menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai kabar pergantian pucuk pimpinan TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ia mengatakan surat yang sedang diproses di tata usaha baru akan diteruskan kepada pimpinan DPR pada hari itu.

“Surpres belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang, jadi surat-surat yang masuk pun baru dalam tahap pemeriksaan di tata usaha,” kata Puan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DPR belum menerima dokumen resmi yang menjadi dasar pembahasan pergantian Panglima TNI. Hingga surat itu masuk ke meja pimpinan, belum ada proses tindak lanjut yang dapat dilakukan parlemen.

Surat akan ditindaklanjuti melalui komisi terkait

Puan memastikan DPR akan mengikuti mekanisme yang berlaku jika Surpres telah diterima. Ia mengatakan lembaga itu menghormati proses hukum dan akan menindaklanjuti surat melalui komisi yang berwenang.

Menurut Puan, DPR akan meminta penjelasan terkait isi surat sebelum memberikan masukan dan melakukan evaluasi. Ia berharap proses tersebut dapat menjadi bahan untuk mencegah persoalan serupa terulang pada masa mendatang.

“Tentu saja kita harus mengikuti proses hukum yang sedang berlaku, kami menghargai dan menghormati itu untuk tetap ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan di DPR melalui komisi terkait,” ujarnya.

Puan belum menyebut nama calon pengganti maupun waktu pembahasan Surpres. Karena itu, kabar pergantian Panglima TNI belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi yang beredar. DPR, kata dia, masih menunggu surat resmi dan akan bekerja setelah dokumen tersebut diterima serta diproses.

Situasi itu juga berkaitan dengan agenda parlemen yang baru memasuki masa sidang. Pemeriksaan tata usaha merupakan tahap awal untuk surat-surat yang masuk sebelum diteruskan kepada pimpinan DPR. Setelah itu, surat mengenai pergantian Panglima TNI dapat ditangani sesuai mekanisme dan kewenangan lembaga terkait.

Masa dinas Agus Subiyanto dan aturan usia pensiun

Isu pergantian tersebut menyangkut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 22 November 2023. Agus menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, batas usia pensiun perwira tinggi sebelumnya maksimal 58 tahun. Dengan aturan itu, Agus semestinya memasuki masa pensiun pada 5 Agustus 2025.

Namun, DPR mengesahkan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025. Aturan terbaru menetapkan batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat menjadi 63 tahun. Dengan ketentuan tersebut, masa pensiun Agus dijadwalkan pada 5 Agustus 2030.

Perubahan batas usia pensiun itu menjadi konteks penting dalam membaca kabar pergantian Panglima TNI. Meski demikian, ketentuan masa dinas tidak dengan sendirinya menjadi pengumuman mengenai pergantian. Puan menegaskan DPR belum menerima Surpres dan belum memberikan keterangan tentang sosok pengganti.

DPR menunggu dokumen resmi

Langkah berikutnya bergantung pada masuknya surat dari Presiden ke DPR. Setelah diterima, pimpinan parlemen akan meneruskan penanganan sesuai prosedur, termasuk melalui komisi terkait untuk meminta penjelasan dan menyusun masukan.

Untuk saat ini, Puan meminta proses berjalan mengikuti aturan yang berlaku. Publik pun perlu membedakan kabar mengenai kemungkinan pergantian dengan keputusan resmi yang disampaikan melalui mekanisme kenegaraan. Kepastian mengenai pembahasan di DPR baru dapat diperoleh setelah Surpres diterima dan diproses.

Jejakkita