Mohammad Hatta menyatakan akan mundur dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956 melalui surat yang dikirim kepada Ketua DPR. Keputusan itu pertama kali disampaikan pada 20 Juli 1956, lalu ditegaskan kembali pada akhir November ketika tanggal pengunduran dirinya semakin dekat.
Langkah Hatta menandai berakhirnya masa kepemimpinannya bersama Presiden Soekarno. Keduanya dikenal sebagai Dwitunggal dan telah bersama-sama memimpin Indonesia sejak awal kemerdekaan. Namun, setelah sekitar 11 tahun menjabat, Hatta merasa waktunya untuk meninggalkan posisi wakil presiden telah tiba.
Hatta menyampaikan rencana mundur sejak Juli 1956
Dalam surat pertamanya kepada Ketua DPR, Hatta mengaitkan rencana pengunduran diri itu dengan terbentuknya lembaga-lembaga hasil pilihan rakyat. DPR hasil pemilihan telah mulai bekerja, sementara Konstituante juga sudah tersusun. Menurut Hatta, keadaan tersebut menjadi penanda bahwa ia dapat mengakhiri tugasnya sebagai wakil presiden.
“Sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden,” tulis Hatta dalam surat yang dikutip koran Merdeka pada 23 Juli 1956.
Meski surat itu dikirim pada Juli, kabar rencana pengunduran diri Hatta belum langsung menjadi perbincangan luas. Isu tersebut kembali mengemuka ketika November tiba dan tenggat 1 Desember semakin dekat. Pada akhir bulan, Hatta mengirim surat lagi kepada DPR untuk memastikan bahwa keputusan yang telah disampaikannya tidak berubah.
Dalam surat kedua, Hatta menyebut surat tertanggal 20 Juli 1956 sebagai dasar pemberitahuannya. Ia menegaskan akan meletakkan jabatan wakil presiden pada 1 Desember. Dengan demikian, langkah tersebut bukan keputusan mendadak pada penghujung tahun, melainkan rencana yang sudah disampaikan beberapa bulan sebelumnya.
DPR menerima pengunduran diri dengan suara bulat
Setelah surat Hatta diterima, anggota DPR memproses pengunduran dirinya. Parlemen kemudian menyetujui keputusan itu dengan suara bulat. Koran Indonesia Raya pada 1 Desember 1956 memberitakan bahwa DPR menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Hatta, sekaligus menyatakan keyakinan bahwa ia tetap akan menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa.
Berakhirnya jabatan Hatta sekaligus menutup masa Dwitunggal dalam pemerintahan. Ia tidak lagi mendampingi Soekarno sebagai wakil presiden setelah keduanya memimpin bersama sejak awal kemerdekaan. Keputusan tersebut menarik perhatian karena Hatta bukan hanya pejabat negara, melainkan juga pasangan Soekarno dalam kepemimpinan nasional selama bertahun-tahun.
Dalam pemberitaan Indonesia Raya edisi 30 November 1956, alasan pengunduran diri Hatta dikaitkan dengan kekecewaannya terhadap kerja sama dengan Soekarno. Surat kabar itu menyebut sejumlah usul Hatta tidak diperhatikan dan beberapa persoalan penting tidak disampaikan kepadanya. Situasi tersebut, menurut laporan yang mengutip berbagai sumber, membuat Hatta merasa kedudukannya sebagai wakil presiden tidak lagi berguna.
Kekecewaan atas kebijakan pemerintahan
Persoalan korupsi juga disebut menjadi salah satu sumber kekecewaan Hatta. Indonesia Raya menyoroti keberatannya terhadap pemberian lisensi istimewa serta keputusan Soekarno memberikan grasi kepada seorang koruptor tanpa terlebih dahulu memberitahukannya kepada Hatta.
Laporan surat kabar itu menggambarkan bahwa ketidakpuasan Hatta tidak berdiri pada satu peristiwa saja. Persoalan komunikasi dalam pemerintahan dan kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan pandangannya ikut membentuk keyakinan bahwa perannya sebagai wakil presiden kehilangan arti. Rincian tersebut berasal dari pemberitaan yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.
Hatta akhirnya meninggalkan jabatan pada 1 Desember 1956, sesuai dengan tanggal yang ia sampaikan kepada DPR. Ia telah menjabat sebagai wakil presiden sejak 1945, atau sekitar 11 tahun. Setelah pengunduran dirinya, kursi wakil presiden kosong selama bertahun-tahun dan baru kembali terisi pada 1973, ketika Soeharto menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Rangkaian surat Hatta memperlihatkan bahwa pengunduran diri itu disampaikan melalui proses yang jelas: diumumkan lebih dahulu, ditegaskan kembali, lalu diproses oleh parlemen. Peristiwa tersebut juga menjadi bagian penting dari sejarah hubungan kepemimpinan Soekarno-Hatta, yang berakhir setelah keduanya menjalani masa panjang sebagai pasangan pemimpin Indonesia.
