Pemerintah memastikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan diubah pada 2027, tetapi kebijakan itu tidak berlaku mulai Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan besaran baru masih dibahas dan belum ditetapkan.
Airlangga menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/11). Menurut dia, pembahasan PTKP belum rampung sehingga penerapannya kemungkinan dilakukan setelah Januari 2027.
“Terkait dengan PTKP itu akan diberlakukannya tahun depan dan ini masih akan dilakukan pembahasan. Pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari. Jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan,” ujar Airlangga.
Pernyataan itu memberi kepastian bahwa pemerintah berencana mengubah PTKP tahun depan, sekaligus menegaskan bahwa waktu dan nilai kebijakannya belum final. Sampai pembahasan selesai, usulan kenaikan batas penghasilan bebas pajak belum dapat dipastikan menjadi keputusan pemerintah.
Besaran PTKP baru masih dibahas pemerintah
PTKP merupakan batas penghasilan yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar. Dalam konteks pajak penghasilan orang pribadi, perubahan batas ini dapat memengaruhi perhitungan PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada pekerja.
Namun, Airlangga belum menyampaikan angka PTKP yang akan ditetapkan. Ia juga belum menguraikan rincian skema maupun tanggal pemberlakuan setelah Januari. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pembahasan sebelum menetapkan ketentuan baru tersebut.
Karena itu, sinyal perubahan untuk 2027 belum berarti pekerja langsung mendapat batas bebas pajak yang lebih tinggi pada awal tahun. Penegasan mengenai waktu penerapan menjadi penting bagi pekerja dan pemberi kerja yang perlu mengetahui dasar perhitungan pajak penghasilan.
Besaran yang berlaku saat ini adalah Rp4,5 juta per bulan. Angka tersebut menjadi titik pembanding dalam perdebatan mengenai penyesuaian PTKP, tetapi pemerintah belum memastikan apakah batas baru akan mengikuti usulan yang diajukan kelompok buruh.
Buruh usulkan batas penghasilan bebas pajak Rp7,5 juta
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai batas yang berlaku saat ini sudah tertinggal dari perkembangan upah minimum di sejumlah daerah.
Menurut Said, upah minimum kabupaten/kota tertinggi telah mencapai kisaran Rp5,9 juta, antara lain di Karawang dan Bekasi. Sementara itu, upah minimum di DKI Jakarta berada di sekitar Rp5,8 juta.
Dengan kondisi tersebut, KSPI menilai batas PTKP perlu disesuaikan agar lebih sejalan dengan kenaikan upah minimum. Usulan Rp7,5 juta, menurut serikat pekerja, dimaksudkan memberi ruang lebih besar bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga daya beli.
Usulan itu masih berada dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan pemerintah. Airlangga tidak menyebut apakah angka Rp7,5 juta akan dipertimbangkan sebagai besaran baru atau apakah pemerintah tengah mengkaji pilihan lain.
Waktu penerapan menjadi perhatian pekerja
Jarak antara rencana perubahan dan pemberlakuannya membuat kepastian jadwal menjadi salah satu hal yang ditunggu. Pemerintah telah menyebut perubahan dilakukan pada 2027, tetapi memastikan kebijakan tidak dimulai pada Januari karena pembahasannya belum selesai.
Bagi pekerja, besaran PTKP menentukan bagian penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak. Kenaikan batas dapat mengubah perhitungan tersebut, tetapi dampaknya baru bisa dinilai setelah pemerintah mengumumkan angka dan aturan pelaksanaannya. Karena itu, usulan kenaikan tidak serta-merta berarti seluruh pekerja dengan penghasilan di bawah Rp7,5 juta langsung bebas dari PPh Pasal 21.
Pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menuntaskan pembahasan sebelum kebijakan baru diterapkan. Kejelasan mengenai besaran dan tanggal berlaku akan menentukan bagaimana perubahan PTKP memengaruhi penghitungan pajak pekerja pada 2027. Hingga keputusan resmi diumumkan, angka Rp7,5 juta tetap merupakan usulan KSPI dan Partai Buruh, bukan ketentuan yang sudah berlaku.
