Skip to content

Pramono Tegaskan Sumbangan PMI DKI Harus Sukarela

Gubernur DKI Jakarta Pramono menegaskan sumbangan untuk Palang Merah Indonesia (PMI) di Ibu Kota harus diberikan secara sukarela dan tidak boleh disertai patokan nominal. Pernyataan itu muncul setelah beredar kabar adanya sumbangan PMI yang disebut-sebut mencapai Rp 7,5 juta serta keluhan mengenai target iuran bagi aparatur sipil negara (ASN) dan warga.

Pramono meminta tidak ada pihak yang memaksa masyarakat untuk menyumbang. Ia juga menolak penetapan jumlah tertentu sebagai kewajiban. “Kan sifatnya sukarela,” demikian penegasan yang disampaikan Pramono mengenai sumbangan PMI.

Polemik ini menyoroti batas antara ajakan berdonasi dan pungutan yang terasa wajib. Dalam keterangan yang beredar, besaran sumbangan hingga Rp 7,5 juta menjadi perhatian, sementara muncul pula pemberitaan mengenai ASN dan warga yang dibebani target iuran.

Pramono minta sumbangan PMI tanpa paksaan

Pesan utama Pramono adalah bahwa sumbangan PMI tidak semestinya ditentukan melalui nominal yang harus dipenuhi. Warga dapat memberi sesuai kerelaan dan kemampuannya, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Penegasan ini menempatkan sifat sukarela sebagai prinsip yang harus dijaga dalam pengumpulan dana.

Larangan mematok jumlah juga menjadi penting di tengah kabar tentang nominal yang dinilai besar. Tanpa penjelasan lebih jauh mengenai asal-usul angka Rp 7,5 juta itu, isu tersebut telah memicu perhatian publik. Karena itu, penegasan gubernur memberi batas yang jelas: ajakan menyumbang tidak boleh berubah menjadi kewajiban dengan angka tertentu.

Persoalan serupa muncul dalam laporan mengenai target iuran yang dibebankan kepada ASN dan warga. Informasi yang tersedia tidak merinci siapa yang menetapkan target, bagaimana mekanismenya, atau pihak mana saja yang terdampak. Namun, laporan itu memperkuat sorotan terhadap cara pengumpulan sumbangan PMI di DKI.

Permintaan agar pungutan lewat RT-RW dihentikan

LBH Gema Keadilan meminta Gubernur Pramono melarang pungutan PMI kepada warga melalui RT dan RW. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa polemik tidak hanya berkutat pada besaran sumbangan, tetapi juga pada jalur yang digunakan untuk mengumpulkannya.

Di tingkat lingkungan, ajakan yang disampaikan melalui pengurus setempat berpotensi dipersepsikan berbeda oleh warga, terutama ketika disertai target atau angka tertentu. Karena itu, penegasan bahwa sumbangan bersifat sukarela perlu dipahami sampai ke mekanisme pelaksanaannya. Tidak cukup hanya menyebut sumbangan sebagai pilihan apabila warga merasa harus memenuhi nominal yang ditentukan.

Meski demikian, informasi yang tersedia belum menjelaskan tanggapan rinci pemerintah terhadap permintaan LBH Gema Keadilan maupun rincian praktik pengumpulan dana yang dipersoalkan. Hal yang ditegaskan Pramono adalah larangan memaksa dan menetapkan nominal. Sikap itu menjadi acuan penting untuk meredakan kekhawatiran warga sekaligus menjernihkan batas antara donasi dan pungutan.

PMI DKI diminta kembali ke semangat kemanusiaan

PMI DKI menanggapi polemik tersebut dengan menyerukan agar Bulan Dana PMI dikembalikan pada ruh kemanusiaan. Pernyataan itu sejalan dengan penekanan Pramono bahwa partisipasi warga semestinya tumbuh dari kesediaan untuk membantu, bukan dari tekanan untuk memenuhi target.

Bulan Dana PMI menjadi sorotan karena pengumpulan sumbangan berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Ketika muncul kabar tentang patokan nominal atau target iuran, penjelasan yang terbuka mengenai sifat sumbangan menjadi penting. PMI DKI dan pihak-pihak yang terlibat perlu memastikan pesan sukarela tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi juga tercermin dalam cara sumbangan dihimpun.

Ke depan, kejernihan informasi dapat membantu mencegah kesalahpahaman mengenai besaran maupun cara pemberian sumbangan. Warga perlu mengetahui bahwa mereka tidak diwajibkan memenuhi angka tertentu, sementara pengumpulan dana harus tetap mengedepankan semangat kemanusiaan. Dengan begitu, dukungan kepada PMI dapat tumbuh tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memberi secara sukarela.

Jejakkita