Skip to content

Pengamat Kritik Promosi Jabatan di Tubuh Polri

Pengamat militer dan politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai sistem meritokrasi di Polri mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Menurut dia, promosi jabatan yang dinilai mengabaikan rekam jejak dan senioritas telah memicu frustrasi di kalangan perwira serta menguatkan faksi di dalam institusi.

Ginting menyampaikan kritik tersebut kepada AFU.id, Rabu (4/11/2026). Ia menilai pola promosi melalui jalur khusus atau “karpet merah” membuat pembinaan karier di Korps Bhayangkara tidak lagi bertumpu pada prestasi dan kemampuan.

Ia mengingatkan, persoalan itu bukan sekadar soal siapa yang lebih cepat naik pangkat. Ketika kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dianggap lebih menentukan daripada kinerja, menurut Ginting, kepercayaan terhadap sistem internal dapat terkikis dan moral anggota ikut terdampak.

Loncat angkatan dinilai merusak pembinaan karier

Ginting menyoroti praktik promosi yang melompati sejumlah angkatan senior. Ia menyebut pola tersebut terjadi pada pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2016 dan kembali terlihat saat Listyo Sigit Prabowo ditunjuk memimpin Polri pada 2021.

“Dari seorang angkatan… sorry, 87 88 kepada 91, ini kan melewati,” kata Ginting, seperti dikutip AFU.id. Ia menilai loncat generasi di tingkat pimpinan dapat memberi pengaruh ke jenjang lain, termasuk posisi strategis operasional.

Dalam pandangan Ginting, persoalan utamanya bukan semata-mata senioritas. Ia mengkritik sistem yang dianggap tidak konsisten menggunakan ukuran prestasi, rekam kerja, dan kompetensi saat menentukan promosi. Pola semacam itu, ujarnya, dapat menggeser orientasi organisasi dari meritokrasi menuju loyalitas personal.

Ia juga menilai penempatan pejabat karena kedekatan khusus, termasuk hubungan dengan lingkaran kekuasaan, berisiko membentuk kelompok-kelompok tertutup di internal Polri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan demoralisasi bagi perwira yang merasa proses karier berlangsung tidak adil.

Kasus perwira tinggi jadi sorotan

Untuk menggambarkan risiko yang menurutnya muncul dari promosi istimewa, Ginting menyinggung kasus Ferdy Sambo. Sambo, lulusan Akademi Kepolisian 1994, pernah menjadi salah satu perwira termuda yang berpangkat inspektur jenderal ketika menjabat Kepala Divisi Propam Polri pada 2020.

Karier tersebut berakhir dengan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, disertai skandal obstruction of justice. Sambo kemudian dijatuhi pemecatan tidak dengan hormat. Ginting mengaitkan kasus itu dengan pentingnya pengawasan dan tata kelola promosi yang sehat, bukan sebagai bukti bahwa kenaikan pangkat tertentu dengan sendirinya menyebabkan pelanggaran.

Ia juga mengangkat nama Ahrie Sonta Nasution, lulusan Akpol 2002, yang menurut laporan AFU.id mencapai pangkat bintang dua pada usia 45 tahun. Dalam bahan berita tersebut, Ahrie disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Rangkaian perkara itu menjadi latar kritik Ginting terhadap pembinaan karier. Namun, dugaan tindak pidana harus tetap dipisahkan dari penilaian atas sistem promosi: status hukum seseorang ditentukan melalui proses penegakan hukum, sementara pembenahan organisasi memerlukan evaluasi tersendiri.

Pembenahan meritokrasi dan dugaan kasus lain

Ginting menyebut ada perwira Polri yang baik dan merasa prihatin dengan keadaan organisasi. Ia mengajak agar institusi tersebut diselamatkan melalui pembenahan, termasuk dengan menata kembali sistem karier dan mengakhiri dominasi faksi lama.

“Ada banyak orang baik di Polri, ada banyak orang baik yang hatinya menderita hari ini organisasi seperti ini, maka mari kita selamatkan Polri,” ujar Ginting.

AFU.id juga menelusuri pernyataan Ginting mengenai seorang pejabat yang disebut pernah dua kali menjadi kapolda. Laporan itu mengarah pada Irjen Pol. Pipit Rismanto, yang tercatat pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat sejak Maret 2023 hingga pertengahan 2026, lalu menjadi Kapolda Jawa Barat.

Ketika bertugas di Kalimantan Barat, Pipit disebut terseret dalam pusaran dugaan penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan PT QSS. Laporan AFU.id menyatakan Pipit tidak terseret menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Media itu juga menyebut adanya kabar mengenai dugaan perebutan lahan tambang secara tidak sah di Sulawesi Selatan, dengan laporan yang disebut mandek di kepolisian. Keterangan tersebut merupakan dugaan yang dilaporkan media itu, bukan kesimpulan hukum.

Nama Pipit, menurut laporan yang sama, belakangan ikut disebut dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Bahan berita tidak memuat keterangan lengkap mengenai statusnya dalam perkara tersebut. Karena itu, tudingan dan keterlibatan yang disebutkan perlu diperlakukan secara cermat sampai ada penjelasan resmi maupun proses hukum yang memastikan fakta.

Kritik Ginting pada akhirnya menempatkan reformasi karier sebagai salah satu pekerjaan penting bagi Polri. Transparansi promosi, ukuran kinerja yang terukur, dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dapat menjadi bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik—seraya memastikan setiap orang memperoleh proses yang adil.

Jejakkita