Skip to content

MK Hapus Kata Ahli dari Pasal 215 KUHAP

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kata “Ahli” dari Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional. Putusan itu mengubah rumusan larangan mengajukan pertanyaan menjerat, setelah Mahkamah menilai frasa “Saksi Ahli” dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil yang diajukan Dicky Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Putusan perkara Nomor 383/PUU-XXIV/2026 dibacakan dalam sidang di Gedung I MK, Jakarta, pada Kamis.

Dalam amar putusan, MK menyatakan kata “Ahli” pada Pasal 215 KUHAP Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Persoalan frasa “Saksi Ahli” dalam Pasal 215 KUHAP

Pasal 215 KUHAP Nasional sebelumnya menyebut, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa”. Dicky mempersoalkan penulisan tanda baca dalam rumusan tersebut, terutama tidak adanya koma atau pemisah antara kata “Saksi” dan “Ahli”.

Menurut pemohon, susunan itu dapat dibaca seolah-olah membentuk satu subjek, yakni “Saksi Ahli”, yang berbeda dari saksi biasa. Sementara itu, koma setelah frasa tersebut membuat terdakwa tampak sebagai subjek lain yang juga dilindungi dari pertanyaan menjerat.

Penafsiran semacam itu, menurut Dicky, dapat mengecualikan saksi biasa dari perlindungan Pasal 215. Padahal, saksi biasa adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami, atau mengetahui suatu peristiwa pidana. Ia menilai tidak ada alasan kuat yang dijelaskan pembentuk undang-undang untuk membedakan perlindungan saksi biasa dari subjek lain dalam perkara pidana.

Pemohon juga mendalilkan rumusan tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas itu menghendaki pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas agar aturan mudah dipahami serta tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaannya.

MK menilai istilah itu tidak tepat dan membingungkan

Dalam pertimbangannya, MK menyoroti bahwa KUHAP Nasional tidak mengenal nomenklatur “saksi ahli” di pasal-pasal lain. Istilah tersebut hanya muncul dalam Pasal 215. Mahkamah juga mencatat bahwa Penjelasan Pasal 215 tidak menguraikan ahli ataupun larangan mengajukan pertanyaan menjerat kepada ahli dalam persidangan.

Mahkamah membandingkan rumusan itu dengan Pasal 166 KUHAP lama beserta penjelasannya. Dalam ketentuan tersebut, MK tidak menemukan frasa “saksi ahli”. Menurut Mahkamah, saksi dan ahli pun memiliki pengertian yang berbeda secara doktriner, sehingga keduanya tidak tepat digabungkan dalam satu istilah yang dapat mengaburkan maksud norma.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa larangan pertanyaan menjerat ditujukan kepada saksi atau terdakwa. Karena itu, keberadaan frasa “Saksi Ahli” dinilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Kata ‘Ahli’ dalam norma dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dihilangkan,” kata Guntur dalam pertimbangan putusan.

MK juga menyatakan kata “Ahli” tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 215 dan kehilangan relevansi historisnya dengan Pasal 166 KUHAP lama. Dengan dihapusnya kata tersebut, rumusan pasal tidak lagi menggunakan istilah “Saksi Ahli” yang menjadi pokok persoalan pemohon.

Permohonan dikabulkan sebagian

Meski menerima sebagian dalil pemohon, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan sesuai seluruh bentuk yang diminta. Guntur menyatakan dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, sebab pendirian Mahkamah tidak sepenuhnya sama dengan permohonan yang diajukan.

Putusan ini menegaskan pentingnya ketepatan istilah dalam aturan hukum acara pidana. Perbedaan satu kata dapat memengaruhi cara norma dibaca, termasuk siapa yang memperoleh perlindungan dari pertanyaan menjerat selama proses persidangan.

Setelah kata “Ahli” dinyatakan tidak mengikat, rumusan Pasal 215 perlu dipahami sesuai amar dan pertimbangan MK. Kepastian mengenai redaksi norma itu menjadi perhatian penting bagi pihak-pihak yang menerapkan KUHAP Nasional dalam proses hukum berikutnya.

Jejakkita