Dugaan penggunaan rumah dinas TNI AD di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, sebagai markas judi online menjadi ujian bagi penegakan hukum di lingkungan militer. Seorang perwira yang menempati rumah itu, Letkol Inf Arman, telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya.
Kasus ini mencuat setelah warga melaporkan aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Pada Minggu (4/10), personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi. Mereka mengamankan 11 warga sipil serta sejumlah perangkat yang diduga digunakan untuk mengoperasikan judi daring.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Donny Pramono menyebut barang bukti yang disita terdiri atas 32 komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk. TNI AD menyatakan pemeriksaan masih berjalan untuk mendalami aktivitas di lokasi dan pihak-pihak yang berkaitan.
Penahanan Arman diumumkan beberapa hari setelah pengungkapan kasus. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan perwira tersebut ditahan dalam rangka pemeriksaan. Arman diketahui menjabat Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap 1/Jakarta.
Pengusutan diminta menelusuri semua pihak
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta meminta pimpinan TNI mengusut perkara itu secara tuntas. Menurut dia, rumah dinas merupakan fasilitas negara sehingga pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ia mengingatkan publik agar tidak menyimpulkan keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai.
“Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” kata Sukamta.
Pengusutan, kata Sukamta, tidak semestinya berhenti pada orang-orang yang ditemukan di lokasi. Aparat perlu menelusuri siapa yang diduga mengendalikan kegiatan, menyediakan tempat, memfasilitasi, mengetahui, atau melindungi operasional tersebut. Peran setiap pihak harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan.
Ia juga mempertanyakan bagaimana kegiatan yang melibatkan puluhan komputer dapat berlangsung di lingkungan rumah dinas tanpa terdeteksi lebih awal. Karena itu, kasus ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pengawasan internal, termasuk mekanisme untuk memastikan fasilitas militer digunakan sesuai peruntukannya.
Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut perwira yang ditahan diduga menyewakan rumah dinas kepada warga sipil untuk kegiatan judi online. Ia menegaskan institusi tidak akan melindungi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran. Meski begitu, dugaan tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Kepercayaan publik menjadi taruhan
Pengamat sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, menilai penggunaan rumah dinas militer untuk kegiatan ilegal menjadi perkara yang memalukan. Rumah dinas dan lingkungan militer, menurut dia, melekat dengan simbol institusi yang memiliki kendali ketat. Terungkapnya aktivitas semacam itu, katanya, berpotensi membuat masyarakat semakin skeptis terhadap penuntasan kasus.
Keraguan publik juga berkaitan dengan anggapan tentang impunitas di tubuh militer. Karena itu, penanganan perkara ini bukan hanya soal menentukan siapa yang berada di lokasi, melainkan juga menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran ditangani secara adil. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menekankan bahwa dugaan pelanggaran hukum, baik oleh unsur militer maupun sipil, harus diproses secara profesional dan sesuai peraturan.
Kasus di Cijantung muncul ketika pemberantasan judi online masih menjadi pekerjaan besar. Data yang dikutip BBC menyebut hingga Juli 2026 polisi menangani 718 kasus judi online dengan 1.164 tersangka. Dalam perkara berbeda di Hayam Wuruk, Jakarta, aparat juga mengungkap jaringan yang melibatkan ratusan warga negara asing dan menetapkan sejumlah warga Indonesia sebagai tersangka.
Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Pratama Persadha mengingatkan bahwa orang yang ditangkap dalam kejahatan siber lintas negara kerap hanya menjalankan pekerjaan teknis. Mereka bisa bekerja dalam pembagian tugas, mulai dari layanan pelanggan hingga transaksi dan pemasaran digital. Karena itu, pengungkapan operator di satu lokasi belum tentu menjawab siapa pengendali jaringan maupun bagaimana kegiatan itu difasilitasi.
Di Cijantung, status dan peran setiap orang masih harus dipastikan lewat pemeriksaan. Transparansi hasil pengusutan akan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban, sekaligus menjawab pertanyaan mengenai pengawasan rumah dinas. Kejelasan proses hukum dapat membantu memastikan bahwa fasilitas negara tidak menjadi ruang aman bagi kegiatan ilegal.
