Skip to content

MA Buka Uji Publik Rekam Jejak Calon Hakim 2026

Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) meminta seluruh satuan kerja peradilan menyebarluaskan informasi uji publik calon hakim Tahun Anggaran 2026. Langkah ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan mengenai rekam jejak para calon yang telah lulus seleksi administrasi.

Instruksi tersebut tercantum dalam surat Kepala Badan Pengawasan MA Nomor 9436/BP/KP1.1.2/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Surat itu ditujukan kepada jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk seluruh ketua atau kepala pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Informasi uji publik diminta tersebar di seluruh pengadilan

Bawas MA meminta setiap satuan kerja menampilkan materi uji publik pada situs web masing-masing. Materi dapat berupa gambar atau banner yang ditampilkan melalui pop-up, carousel, maupun format visual lain yang mudah terlihat oleh pengunjung.

Pengadilan juga diminta memastikan materi tersebut dilengkapi tautan aktif. Saat diklik, banner harus mengarahkan pengunjung secara otomatis ke laman resmi uji publik Mahkamah Agung, yakni https://siwas.mahkamahagung.go.id/Uji_publik.

Materi publikasi dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/UjiPublikCakim2016. Dengan penempatan yang mudah ditemukan dan tautan langsung, masyarakat dapat mengakses informasi uji publik tanpa harus menelusuri situs pengadilan lebih jauh.

Permintaan penyebarluasan ini mencakup seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia. Melalui instruksi tersebut, Badan Pengawasan mendorong jajaran pengadilan ikut menyampaikan informasi kepada aparatur maupun masyarakat umum, bukan hanya mengandalkan pengumuman di satu kanal.

Masukan masyarakat untuk calon hakim yang lolos administrasi

Uji publik itu merupakan tindak lanjut atas pengumuman hasil seleksi administrasi pengadaan calon hakim dari Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk Tahun Anggaran 2026. Masukan yang dihimpun ditujukan kepada calon yang telah dinyatakan lulus pada tahap administrasi.

Melalui proses tersebut, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pendapat mengenai rekam jejak calon hakim. Badan Pengawasan MA menyebut keterlibatan publik diharapkan membantu menghimpun informasi yang relevan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengadaan calon hakim.

Pengumpulan pendapat publik menjadi salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam tahapan seleksi setelah pemeriksaan administrasi. Informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan bagi pengawasan, sejalan dengan tujuan uji publik yang diumumkan Mahkamah Agung.

Namun, surat Bawas MA yang dirangkum dalam pengumuman tersebut menekankan kewajiban satuan kerja untuk menyebarluaskan informasi dan memasang tautan menuju laman resmi. Karena itu, masyarakat yang ingin menyampaikan masukan perlu merujuk pada laman uji publik MA untuk melihat informasi serta akses yang disediakan.

Pengadilan diminta memastikan akses mudah

Instruksi kepada satuan kerja menempatkan situs web pengadilan sebagai salah satu jalur penyampaian informasi. Penggunaan bentuk visual seperti pop-up atau carousel dimaksudkan agar pengumuman dapat terlihat oleh pengunjung, sementara tautan yang dapat diklik menghubungkan materi tersebut dengan laman resmi.

Surat itu dikirim kepada Sekretaris MA, Panitera MA, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan MA, serta ketua atau kepala pengadilan di tingkat banding dan pertama. Daftar penerima tersebut menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi diminta berlangsung lintas satuan kerja peradilan.

Dengan begitu, keterlibatan pengadilan tidak berhenti pada pemasangan materi di situs. Satuan kerja juga diharapkan membantu memastikan pengumuman uji publik menjangkau aparatur dan masyarakat yang mengakses kanal resmi mereka.

Partisipasi publik menjadi bagian pengawasan seleksi

Badan Pengawasan MA mengaitkan penyebarluasan pengumuman dengan upaya menghimpun informasi mengenai rekam jejak calon hakim. Masukan masyarakat diharapkan mendukung pengawasan atas proses pengadaan, meski penilaian dan tahapan seleksi tetap berada dalam mekanisme yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Untuk masyarakat, langkah berikutnya adalah mengakses laman uji publik resmi dan mengikuti petunjuk yang tersedia di sana. Penyebaran informasi oleh seluruh pengadilan diharapkan membuat kesempatan menyampaikan pendapat lebih mudah diketahui, sekaligus mendukung keterbukaan dalam proses seleksi calon hakim 2026.

Jejakkita