Skip to content

KPK Tahan Bagus Wahyudiono dalam Kasus Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI berinisial AS, dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur. Bagus ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Bagus ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bagus merupakan salah satu tersangka dalam perkara pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pokmas pada tahun anggaran 2019–2022. Dalam perkara yang sama, KPK juga menyita dua aset milik Bagus, yakni sebuah rumah di Kota Surabaya dan satu rumah di Kabupaten Mojokerto.

Dugaan peran Bagus dalam pengelolaan dana hibah

KPK menduga perkara ini bermula saat AS, yang ketika itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, memperoleh jatah dana hibah selama empat tahun. Besarannya disebut mencapai Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

Dengan demikian, total dana hibah yang diduga menjadi jatah AS selama periode tersebut mencapai Rp291,5 miliar. KPK menduga AS meminta biaya komitmen 15–20 persen kepada anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.

AS juga diduga meminta biaya komitmen sebesar 20–25 persen kepada koordinator lapangan yang membentuk pokmas dan menyiapkan proposal permohonan hibah. Penyidik menyebut Bagus diberi tugas untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan, menjadi penghubung para koordinator lapangan, serta memeriksa kelengkapan usulan.

Dalam dugaan alur tersebut, Bagus juga disebut menyampaikan dan mengoordinasikan penyerahan biaya komitmen dari para koordinator lapangan, mengelola uang yang diterima, serta merekapitulasi pengeluaran AS. KPK menyatakan dugaan peran itu menjadi bagian dari penyidikan terhadap aliran dana hibah di Jawa Timur.

KPK telusuri aliran uang dan menyita aset

Direktur Penyidikan KPK menyampaikan, dari penyerahan biaya komitmen sepanjang 2019–2022, AS diduga menerima total Rp41,7 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar disebut untuk AS, sedangkan Bagus diduga memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar.

Angka tersebut merupakan dugaan penyidik dalam perkara yang masih berjalan. KPK menduga Bagus bersama AS melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyitaan dua rumah milik Bagus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery. KPK belum menyebutkan nilai aset yang disita. Penyitaan tersebut melengkapi langkah penyidik dalam menelusuri harta yang berkaitan dengan perkara dana hibah.

Perkara berawal dari pengembangan kasus suap

Kasus dana hibah Jawa Timur ini merupakan pengembangan penyidikan yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022. KPK mengumumkan 21 tersangka pada 2 Oktober 2025. Penyidikan terhadap satu tersangka, Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Kusnadi, kemudian dihentikan pada 16 Desember 2025 karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Setelah penghentian penyidikan itu, terdapat 20 tersangka yang masih diproses, terdiri atas tiga orang yang diduga sebagai penerima suap dan 17 orang yang diduga sebagai pemberi. Bagus masuk dalam kelompok penerima bersama AS dan seorang wakil ketua DPRD Jawa Timur lainnya berinisial AI.

Hingga 16 November 2026, KPK telah menahan sembilan dari 20 tersangka, termasuk Bagus. Empat dari sembilan orang itu telah divonis bersalah, sedangkan empat lainnya masih menjalani persidangan, menurut keterangan KPK yang dikutip ANTARA.

Penahanan Bagus menambah perkembangan dalam perkara yang mencakup sejumlah pihak dan aliran dana selama empat tahun anggaran. Proses hukum berikutnya akan menguji dugaan peran masing-masing tersangka serta menelusuri pertanggungjawaban atas dana hibah yang menjadi pokok perkara.

Jejakkita