Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap mencocokkan catatan pemerintah dengan temuan SAFEnet dan Remotivi mengenai konten kritik, termasuk unggahan soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang diduga dibatasi di media sosial. Pemeriksaan bersama itu ditawarkan untuk memastikan apakah konten dalam laporan kedua lembaga memang pernah diminta untuk diturunkan oleh pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan laporan masyarakat sipil merupakan bagian dari kontrol publik. Ia menyampaikan tanggapan tersebut dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik,” kata Mediodecci.
Komdigi minta data aduan dicocokkan
Dalam laporan per 8 November 2026, Remotivi dan SAFEnet mencatat 127 konten mengalami moderasi. Sebanyak 94 konten, atau 74 persen, disebut dimoderasi atas permintaan Komdigi. Angka itu meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, yang mencatat 66 konten.
Laporan tersebut juga memuat 13 konten terkait karhutla yang mengalami moderasi. Beberapa di antaranya merupakan unggahan kritik terhadap penanganan kebakaran di Kalimantan. Dalam laporan lembaga itu, sejumlah konten disebut terkena pembatasan atas permintaan Komdigi.
Mediodecci mengatakan pemerintah belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang menjadi dasar angka dalam laporan tersebut. Komdigi, ujarnya, sudah mencoba memeriksa data berdasarkan periode, tetapi belum menemukan kecocokan dengan catatan internal.
“Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja,” tuturnya. Ia mengundang Remotivi dan SAFEnet menyerahkan data aduan agar dapat ditelusuri bersama.
Menurut Mediodecci, angka 74 persen perlu dibaca dengan memperhatikan cakupan dan konteks data yang digunakan. Karena kedua pihak belum memeriksa kasus yang sama, Komdigi belum bisa memastikan apakah jumlah dalam catatan pemerintah lebih besar atau lebih kecil daripada yang dilaporkan.
Catatan penanganan konten dapat ditelusuri
Komdigi menyatakan proses permintaan penurunan konten melibatkan sistem elektronik dan komunikasi dengan platform digital. Karena itu, catatan penanganan konten dapat ditelusuri kembali untuk memeriksa apakah suatu pembatasan memang diminta pemerintah.
Pencocokan data juga dapat membantu membedakan permintaan pemerintah dari moderasi yang dilakukan platform berdasarkan mekanisme internalnya. Mediodecci menjelaskan, pada sejumlah platform, pengguna dapat menerima pemberitahuan ketika kontennya dibatasi. Di X, misalnya, notifikasi dapat menyebut permintaan penghapusan berasal dari Komdigi. Pada platform Meta, keterangan pembatasan juga dapat mencantumkan Komdigi sebagai pihak yang meminta.
Namun, pemberitahuan dari platform tidak menggantikan pemeriksaan atas kasus yang dipersoalkan. Komdigi menyatakan terbuka untuk menelusuri laporan secara langsung bersama lembaga yang melakukan pemantauan.
Mediodecci juga tidak menutup kemungkinan terjadi kekeliruan dalam moderasi. Jika pemeriksaan menemukan kesalahan, ia mengatakan Komdigi siap melakukan evaluasi dan memperbaiki prosesnya.
“Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri,” ujar Mediodecci.
Notifikasi publik tengah disiapkan
Di tengah sorotan atas pembatasan konten, Komdigi mengatakan sedang menyiapkan mekanisme notifikasi publik mengenai pemutusan akses. Langkah tersebut disebut sebagai tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi yang mengatur perlunya pemberitahuan atau notifikasi publik sebelum pemutusan akses dilakukan.
Mediodecci menyebut tim Komdigi sedang merampungkan mekanisme tersebut. Keterbukaan informasi, menurutnya, diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui alasan pembatasan dan pihak yang memintanya.
Komdigi juga mempersilakan masyarakat mengajukan laporan jika merasa kontennya keliru dibatasi. Mediodecci mencontohkan konten media Magdalene yang sempat mengalami pembatasan setelah adanya aduan masyarakat. Setelah diketahui sebagai produk pers, aksesnya dipulihkan.
Ia mengatakan konten pers berada dalam kewenangan Undang-Undang Pers, bukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sengketa terkait produk jurnalistik, lanjutnya, diserahkan kepada Dewan Pers untuk ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.
Komdigi menyatakan evaluasi juga dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan pembatasan atau false positive, termasuk dengan meningkatkan kompetensi verifikator dalam memeriksa konten terkait disinformasi dan ujaran kebencian. Pencocokan data dengan SAFEnet dan Remotivi akan menjadi salah satu ujian keterbukaan tersebut: apakah temuan pemantau bisa dijelaskan melalui catatan pemerintah, dan bagaimana koreksi dilakukan bila terjadi kekeliruan.
