Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara mengenai kontrak jasa influencer senilai Rp 14,7 miliar yang dikaitkan dengan perusahaan milik Raffi Ahmad. Isu ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya dua kementerian yang disebut meng-endorse perusahaan tersebut di tengah efisiensi anggaran.
Informasi yang beredar menempatkan KKP sebagai salah satu instansi yang disorot dalam pemberitaan mengenai kontrak tersebut. Namun, ringkasan bahan yang tersedia belum memuat penjelasan rinci dari KKP, termasuk isi tanggapan kementerian, ruang lingkup pekerjaan, maupun periode kontrak.
Kontrak jasa influencer jadi sorotan
Perhatian publik tertuju pada nilai kontrak Rp 14,7 miliar dan keterkaitannya dengan perusahaan Raffi Ahmad. Dalam pemberitaan yang dirangkum, kontrak itu disebut sebagai jasa influencer. ICW juga menyebut dua kementerian meng-endorse perusahaan tersebut dengan nilai yang sama.
Belum ada rincian dalam bahan yang tersedia mengenai kementerian kedua yang dimaksud, bentuk layanan yang diberikan, atau bagaimana angka Rp 14,7 miliar itu dihitung. Karena itu, informasi yang muncul sejauh ini belum cukup untuk menjelaskan apakah nilai tersebut merujuk pada satu kontrak atau rangkaian pekerjaan.
Isu tersebut mengemuka saat efisiensi anggaran menjadi perhatian. Pertanyaan publik pun mengarah pada dasar pengadaan, tujuan penggunaan jasa influencer, serta hasil yang diharapkan dari kerja sama itu. Bahan yang tersedia belum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Penjelasan KKP masih dinantikan
Judul pemberitaan menyatakan KKP telah buka suara, tetapi ringkasan feed tidak mencantumkan pernyataan atau penjelasan kementerian secara langsung. Tanpa keterangan itu, belum dapat diketahui bagaimana KKP menjelaskan nilai kontrak maupun alasan penggunaan jasa influencer.
Rincian tersebut penting agar publik dapat menilai duduk perkara secara utuh. Penjelasan mengenai proses pengadaan, pihak-pihak yang terlibat, serta keluaran pekerjaan dapat membantu memperjelas hubungan antara anggaran pemerintah dan layanan yang diberikan perusahaan.
Hingga informasi itu tersedia, nilai kontrak dan klaim ICW menjadi pokok yang dapat dipastikan dari bahan pemberitaan yang dirangkum. Keterangan lengkap dari KKP dan rincian kontrak akan menentukan bagaimana persoalan ini dipahami lebih jauh, terutama di tengah sorotan terhadap penggunaan anggaran kementerian.
