Skip to content

Kasus HIV/AIDS Cibungbulang, DPRD Desak Pengawasan

Kasus HIV/AIDS di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah jumlah orang yang dilaporkan terpapar meningkat dari 50 menjadi 300. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Wasto, mendesak pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan penanganan secara terpadu serta berkelanjutan.

Wasto menegaskan, upaya menangani HIV/AIDS tidak semestinya baru bergerak ketika isu tersebut ramai diberitakan. Pemerintah, kata dia, perlu menjalankan pemantauan dan evaluasi secara terukur, dengan komando utama berada di tangan pemerintah daerah.

“Benar, penanganan HIV/AIDS harus terpadu. Pemantauan dan evaluasinya juga harus terukur serta berkelanjutan. Komando utamanya ada di pemerintah,” ujar Wasto, seperti dikutip Pakuan Raya.

DPRD soroti pengawasan di tingkat kecamatan

Menurut Wasto, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki Surat Edaran Bupati mengenai penanganan penyakit sosial. Dokumen itu dapat menjadi acuan untuk menjalankan sosialisasi dan pencegahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.

Namun, keberadaan surat edaran saja dinilai belum cukup jika tidak diikuti pengawasan yang konsisten. Wasto menyoroti penanganan di tingkat kecamatan yang, menurutnya, masih perlu ditingkatkan. Ia melihat pergerakan baru terasa setelah isu mendapat perhatian media dan masyarakat.

Ia menyebut respons yang muncul belakangan tetap bisa dipandang sebagai sisi positif, tetapi tidak seharusnya menjadi pola kerja. Evaluasi, lanjutnya, perlu berjalan terus-menerus dan melibatkan Dinas Kesehatan hingga puskesmas.

“Kita melihat ada yang tadinya berjalan lambat, baru bergerak setelah ada perhatian dari media dan masyarakat. Kita ambil sisi positifnya, tetapi ke depannya evaluasi harus terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan hingga ke tingkat puskesmas,” kata Wasto.

Angka yang disorot perlu ditindaklanjuti

Laporan mengenai kenaikan dari 50 menjadi 300 orang menjadi perhatian utama dalam desakan DPRD tersebut. Namun, informasi yang disampaikan dalam pemberitaan itu tidak merinci periode pencatatan maupun metode yang digunakan untuk memperoleh angka tersebut. Karena itu, Wasto mendorong agar penanganan disertai pemantauan dan evaluasi yang terukur.

Fokus yang ia sampaikan bukan hanya pada besarnya angka, melainkan juga pada keberlanjutan kerja pemerintah. Pengawasan yang terkoordinasi dinilai penting agar sosialisasi dan pencegahan tidak berhenti setelah perhatian publik mereda. Pelaksanaan di wilayah, dari kecamatan sampai desa, menjadi bagian dari acuan yang telah tersedia.

Komisi IV juga berencana membawa persoalan ini ke pembahasan bersama unsur eksekutif dan legislatif. Wasto mengatakan isu tersebut akan dibicarakan dalam rapat paripurna setelah masa reses berakhir. Dengan demikian, persoalan Cibungbulang akan masuk ke agenda pembahasan formal di DPRD.

Komisi IV siapkan rapat kerja khusus

Di luar rapat paripurna, Komisi IV akan mengagendakan rapat kerja khusus untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih terarah di wilayah Daerah Pemilihan IV. Wasto menyebut upaya itu sebagai bagian dari usaha membangun kesadaran bersama agar pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Rencana tersebut menempatkan evaluasi sebagai salah satu pekerjaan penting berikutnya. DPRD meminta pemerintah daerah memastikan langkah yang sudah menjadi acuan benar-benar ditindaklanjuti di lapangan, termasuk melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas.

Belum ada rincian mengenai hasil rapat atau langkah teknis yang akan diputuskan. Namun, desakan Komisi IV memberi penekanan pada satu hal: penanganan HIV/AIDS di Cibungbulang tidak boleh bergantung pada ramainya pemberitaan. Pembahasan setelah masa reses dan rapat kerja yang direncanakan akan menjadi kesempatan bagi pemerintah dan DPRD untuk memperjelas arah pengawasan serta pencegahan di wilayah tersebut.

Jejakkita