Skip to content

Kapolri Alihkan Syahar dan Yudi dari KSP ke Lemdiklat

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menarik Komjen Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Keduanya kini mendapat tugas baru sebagai analis kebijakan utama di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.

Syahar ditempatkan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang). Sementara Yudi ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa. Perpindahan itu menjadi bagian dari rotasi dan mutasi perwira tinggi serta perwira menengah di lingkungan Polri.

Penarikan keduanya berlangsung di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, informasi yang tersedia tidak menyebut keputusan mutasi tersebut sebagai sanksi ataupun menyatakan adanya hubungan langsung antara perpindahan tugas dan perkara itu.

Mutasi Polri juga menyasar Bareskrim

Dalam telegram yang sama, Suyudi turut merotasi jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Posisi yang sebelumnya dijabat Brigjen Moh. Irhamni kini akan diisi Kombes Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.

Irhamni mendapat penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Perubahan ini menambah daftar perpindahan personel dalam rotasi terbaru, meski informasi yang tersedia tidak merinci seluruh nama perwira yang ikut dimutasi.

Mutasi Syahar dan Yudi menjadi sorotan karena keduanya sebelumnya bertugas di KSP. Kabar mengenai perpindahan itu muncul berdekatan dengan perkembangan penyidikan perkara penyadapan, tetapi waktu yang bersamaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satu peristiwa menjadi penyebab peristiwa lainnya.

Perkembangan perkara dugaan penyadapan

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi.

Menurut keterangan dalam laporan mengenai kasus tersebut, Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet belum ditahan karena sedang sakit. Status dan perkembangan penanganan perkara tetap menjadi ranah penyidikan; penetapan tersangka bukan putusan pengadilan.

Temuan awal penyidik, sebagaimana diberitakan, menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat, juga disebut menjadi korban. Informasi tersebut masih merujuk pada temuan awal dalam proses penanganan perkara.

Para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman yang dicantumkan dalam laporan berbeda-beda, mulai dari enam hingga 10 tahun penjara.

Belum ada keterangan soal kaitan mutasi dan perkara

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menurut laporan tersebut, mengategorikan tindak pidana yang sedang ditangani sebagai bentuk makar. Pernyataan itu merupakan respons dari pihak Istana dan tidak mengubah status hukum perkara yang masih diproses.

Untuk saat ini, telegram Kapolri mencatat penugasan baru Syahar dan Yudi di Lemdiklat Polri, bersamaan dengan perubahan jabatan di Bareskrim. Tanpa keterangan resmi yang menghubungkan mutasi dengan penyidikan, pembaca perlu membedakan keputusan kepegawaian tersebut dari dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses penyidikan serta penjelasan resmi dari Polri dan pihak terkait.

Jejakkita