Singapura akan mengirimkan pemberitahuan pencegahan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran pemicu kabut asap. Langkah yang diumumkan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu pada Jumat, 16 Oktober 2026, dapat berlanjut ke tindakan hukum, tetapi para pakar mengingatkan adanya konsekuensi diplomatik dengan Indonesia.
Pemberitahuan itu meminta perusahaan mengerahkan petugas pemadam untuk memadamkan api atau mencegah kebakaran meluas di lahan yang mereka miliki atau tempati. Pemerintah Singapura juga memperingatkan kualitas udara di negara itu berpotensi memburuk hingga mencapai tingkat berbahaya.
Di tengah kondisi tersebut, penggunaan instrumen hukum tidak semata-mata menjadi perkara penegakan aturan. Sejumlah ahli hukum yang berbicara kepada Channel NewsAsia menilai Singapura memiliki dasar untuk bertindak, tetapi pelaksanaannya dapat menyentuh sensitivitas kedaulatan dan hubungan kedua negara.
Undang-undang Singapura menjangkau pencemaran lintas batas
Associate Professor Jolene Lin dari National University of Singapore menjelaskan, dasar tindakan Singapura adalah Transboundary Haze Pollution Act. Undang-undang yang berlaku sejak 2014 itu memungkinkan otoritas Singapura meminta pertanggungjawaban perusahaan yang menyebabkan atau turut berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di Singapura, sekalipun kegiatan pemicu berlangsung di luar negeri.
Menurut Lin, hukum internasional memberi Indonesia keleluasaan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Namun, keleluasaan itu berlaku selama kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak merugikan bagi pihak di luar wilayah Indonesia. Karena Singapura terkena dampak kebakaran hutan yang berlangsung di Indonesia, kata dia, Singapura memiliki hak untuk menggunakan hukum nasionalnya dalam menangani persoalan tersebut.
Meski demikian, kewenangan hukum tidak otomatis menghapus pertimbangan politik. Lin mengingatkan bahwa ketika Singapura pernah berupaya menggunakan undang-undang itu pada 2015, langkah tersebut memicu ketidakpuasan di Indonesia. Saat itu muncul keberatan bahwa Singapura dianggap melanggar kedaulatan Indonesia karena berusaha menerbitkan pemberitahuan penegakan hukum di luar yurisdiksinya.
“Keputusan untuk melakukannya, bagaimanapun, memiliki implikasi diplomatik,” kata Lin, yang juga menjabat direktur Asia-Pacific Centre for Environmental Law.
Pembuktian penyebab kabut asap menjadi tantangan
Michelle Lim, associate professor hukum di Singapore Management University, juga menyoroti sensitivitas politik ketika Singapura mengambil tindakan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah negara tetangga yang dekat dan berpengaruh. Singapura memang memiliki yurisdiksi, tetapi cara tindakan itu dipersepsikan oleh Indonesia tetap menjadi persoalan tersendiri.
Tantangan berikutnya adalah membuktikan hubungan sebab-akibat: apakah tindakan perusahaan tertentu benar-benar menyebabkan kabut asap yang mencapai Singapura. Lim mengatakan kemampuan Singapura memperoleh informasi untuk penyelidikan bergantung pada sejauh mana Indonesia memfasilitasi atau mengizinkan proses pencarian fakta.
Wilson Ang, mitra di firma hukum global Norton Rose Fulbright, menyebut data yang dibutuhkan dapat mencakup pembacaan kualitas udara, titik panas dari citra satelit, data sebaran asap, serta informasi angin dan cuaca. Menurut dia, Singapura mungkin perlu berkoordinasi dengan negara lain untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat sekaligus memastikan kaitan penyebabnya.
Ang menambahkan, perusahaan yang berada dalam yurisdiksi Singapura memiliki hubungan langsung dengan negara itu sehingga dapat dikenai tindakan penegakan hukum. Namun, bahan yang tersedia menunjukkan bahwa pengumpulan bukti lintas wilayah tetap menjadi bagian penting dalam membangun perkara.
Penyelidikan lama masih berlangsung
Pengalaman penanganan sebelumnya menjadi salah satu alasan pemerintah Singapura menilai kembali langkah yang perlu diambil. Fu mengatakan kasus-kasus terdahulu memberi pemerintah pemahaman lebih baik mengenai kendala praktis dalam menyelidiki pelanggaran terkait kabut asap lintas batas.
Badan Lingkungan Nasional Singapura menyatakan penyelidikan terhadap empat perusahaan yang dimulai pada 2015 masih berlangsung. Lamanya proses itu memperlihatkan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak mudah, meskipun pemerintah menyatakan akan berusaha menggunakan langkah yang berada dalam kendalinya untuk melindungi warga Singapura.
Fu mengakui upaya itu tidak sederhana dan mungkin tidak selalu efektif. Namun, pemerintah tetap perlu mencoba mencari hasil terbaik bagi Singapura. Untuk saat ini, pengiriman pemberitahuan kepada tujuh perusahaan menjadi langkah pencegahan yang diumumkan di tengah memburuknya ancaman kabut asap.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons perusahaan, kemajuan penyelidikan, serta kemampuan Singapura memperoleh bukti yang diperlukan. Pada saat bersamaan, setiap langkah penegakan hukum akan diuji bukan hanya dari sisi aturan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kerja sama dan hubungan diplomatik dengan Indonesia.
