Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen segera bermusyawarah untuk menentukan sikap atas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jimly, persoalan itu perlu diselesaikan agar tidak terus menjadi polemik hingga tiga tahun ke depan dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Permintaan tersebut menempatkan partai-partai di parlemen sebagai pihak yang diharapkan mengambil langkah politik bersama. Jimly tidak sekadar meminta mereka menyampaikan pandangan secara terpisah, melainkan duduk bersama untuk membahas arah sikap terhadap isu yang berkembang.
Jimly ingin polemik pemakzulan Gibran segera dituntaskan
Dalam laporan Koma.id, Jimly menilai pembahasan mengenai wacana pemakzulan Gibran tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan polemik itu dapat terus berlangsung selama tiga tahun ke depan apabila tidak segera ditangani. Kondisi tersebut, menurut dia, berisiko mengganggu jalannya pemerintahan.
Seruan itu belum berarti Jimly menyatakan pemakzulan harus dilakukan. Pokok yang disampaikan adalah perlunya delapan partai menentukan sikap melalui musyawarah. Dengan demikian, yang didorong saat ini adalah penyelesaian atas ketidakpastian politik di sekitar wacana tersebut, bukan kesimpulan mengenai hasil akhirnya.
Perbedaan antara pembahasan politik dan keputusan akhir penting dicermati. Dari keterangan yang tersedia, belum ada rincian mengenai sikap masing-masing partai, agenda pertemuan, ataupun kesepakatan yang telah dicapai. Belum dijelaskan pula apakah wacana pemakzulan itu telah masuk ke dalam proses resmi di parlemen.
Delapan partai diminta menyamakan sikap
Jimly secara khusus meminta delapan partai di parlemen duduk bersama. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci nama partai yang dimaksud maupun apakah seluruh pimpinan partai sudah merespons ajakan tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan kapan musyawarah yang diminta Jimly akan berlangsung.
Musyawarah menjadi penting dalam pandangan Jimly karena isu ini menyangkut arah sikap politik partai-partai di parlemen. Tanpa pembicaraan bersama, pernyataan yang muncul secara sendiri-sendiri berpotensi membuat polemik tetap terbuka. Akan tetapi, sumber yang tersedia belum memuat penjelasan lebih jauh dari Jimly mengenai bentuk atau mekanisme musyawarah yang ia harapkan.
Hal lain yang juga belum terurai adalah dasar dan rincian tuntutan pemakzulan. Keterangan tentang seruan Jimly tidak memaparkan argumen yang diajukan para pihak yang mendorong wacana tersebut. Informasi mengenai langkah lanjutan, termasuk apakah akan ada pembahasan formal di lembaga perwakilan, juga belum disampaikan.
Belum ada kepastian soal tindak lanjut
Sejumlah laporan lain dalam ringkasan pemberitaan mengaitkan isu Gibran dengan aksi yang membawa tuntutan agar putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung diproses. Ada pula laporan mengenai lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Namun, bahan yang tersedia tidak memuat rincian tuntutan maupun hubungan langsung antara aksi itu dan permintaan Jimly kepada partai-partai.
Karena itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons partai-partai serta kejelasan jalur yang ditempuh dalam membahas wacana pemakzulan. Sampai ada keterangan lebih lanjut, ajakan Jimly tetap berupa dorongan agar para pimpinan partai berunding dan menentukan sikap, bukan pengumuman bahwa proses pemakzulan telah dimulai.
Pesan utama Jimly adalah agar polemik tidak dibiarkan menggantung. Musyawarah yang ia usulkan diharapkan memberi kejelasan politik, sekaligus mencegah isu tersebut terus membayangi pemerintahan. Publik kini menunggu apakah delapan partai akan merespons seruan itu dan menjelaskan posisi mereka secara terbuka.
