Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik menjadi 76,59 pada 2026, tetapi capaian antarprovinsi masih terpaut jauh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat DKI Jakarta berada di posisi tertinggi dengan skor 85,88, sedangkan Papua Pegunungan mencatat angka terendah, 55,25.
Skor nasional tersebut meningkat 0,69 poin dibandingkan IPM 2025 yang sebesar 75,90. Kenaikan itu menunjukkan perbaikan pada tiga dimensi yang diukur BPS: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun, jarak 30,63 poin antara Jakarta dan Papua Pegunungan menegaskan bahwa kemajuan nasional belum dirasakan dengan tingkat yang sama di semua wilayah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa seluruh komponen pembentuk indeks meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penjelasan itu disampaikan dalam pemaparan laporan IPM di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
“Seluruh komponen pembentuk IPM yaitu umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Amalia.
Komponen kesehatan, pendidikan, dan daya beli membaik
Dari dimensi kesehatan, umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2026 tercatat 74,68 tahun. Angka itu bertambah 0,21 tahun dari capaian 2025 sebesar 74,47 tahun. Indikator ini menjadi salah satu gambaran perubahan kondisi kesehatan masyarakat secara umum.
Pada bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia mencapai 9,16 tahun. Sementara itu, harapan lama sekolah berada di angka 13,34 tahun. Kedua indikator tersebut menggambarkan capaian pendidikan yang telah ditempuh penduduk serta peluang sekolah yang diharapkan dapat dijalani.
Dimensi standar hidup layak juga mengalami perbaikan. Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp13,368 juta, atau sekitar Rp13,37 juta. Nilai tersebut meningkat Rp566.000 dari tahun sebelumnya. BPS memasukkan pengeluaran ini sebagai salah satu ukuran kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan hidup.
Kenaikan berbagai komponen membuat IPM Indonesia masuk kategori tinggi. Perbaikan itu melanjutkan tren peningkatan pembangunan manusia sejak 2022, sebagaimana dicatat BPS. Meski demikian, skor nasional merupakan gambaran rata-rata dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kondisi di setiap provinsi telah setara.
Jakarta tertinggi, Papua Pegunungan terendah
Di antara provinsi, DKI Jakarta mencatat IPM tertinggi, yakni 85,88. Daerah Istimewa Yogyakarta berada di urutan berikutnya dengan 83,43, disusul Kepulauan Riau sebesar 81,12. Kalimantan Timur dan Bali juga melampaui angka 80, masing-masing dengan skor 80,09 dan 80,03.
Lima provinsi tersebut masuk kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Sementara itu, 30 provinsi berada dalam kategori tinggi. BPS juga mencatat perubahan kategori di sejumlah daerah sepanjang 2026: Bali dan Kalimantan Timur naik dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi, sedangkan Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan berubah dari kategori sedang menjadi tinggi.
Di ujung bawah, IPM Papua Pegunungan sebesar 55,25. Selisih dengan Jakarta mencapai 30,63 poin. Perbedaan ini memperlihatkan tantangan pemerataan yang masih besar, meskipun angka nasional bergerak naik dan seluruh provinsi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Perubahan tahunan terbesar tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kenaikan 0,95 poin. Sulawesi Tengah menyusul dengan peningkatan 0,87 poin, sementara DKI Jakarta bertambah 0,83 poin. Papua Tengah mencatat kenaikan paling kecil, yakni 0,31 poin.
Pemerataan tetap menjadi pekerjaan rumah
BPS mengaitkan kenaikan IPM di Yogyakarta dengan sejumlah program pendidikan daerah, antara lain Sleman Pintar, Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, dan Gunungkidul Cerdas. Di Sulawesi Tengah, perbaikan didukung revitalisasi 54 satuan pendidikan serta program Mosikola, Berani Cerdas, dan Berani Sehat.
Capaian daerah tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia dapat berlangsung melalui upaya di tingkat provinsi. Namun, data IPM juga mengingatkan bahwa kemajuan perlu dibaca bersama kesenjangan yang masih ada. Kenaikan angka nasional belum cukup jika akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak belum berkembang seimbang.
Amalia menyebut perubahan status Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan sebagai capaian yang patut diapresiasi. Tantangan berikutnya adalah menjaga perbaikan itu sekaligus mempercepat kemajuan di wilayah dengan skor rendah. Dengan begitu, kenaikan IPM tidak hanya tercermin dalam angka nasional, tetapi juga semakin terasa dalam kehidupan penduduk di berbagai daerah.
