Guru non-ASN di sekolah negeri dan tenaga kesehatan berpeluang mengikuti seleksi CPNS 2027, yang pelaksanaannya direncanakan mulai 1 Januari 2027. Kesempatan itu merupakan bagian dari kesepakatan penataan aparatur sipil negara antara pemerintah dan DPR RI, sekaligus disertai perpanjangan kontrak bagi sebagian tenaga yang masa kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyebut kesempatan tersebut diberikan kepada guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas data per Desember 2024. Adapun tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat mengikuti seleksi sepanjang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
Rencana ini membuka jalur bagi tenaga pendidikan dan kesehatan untuk bersaing menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun, kesempatan mengikuti seleksi tidak berarti peserta otomatis diangkat menjadi PNS. Mereka tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti tahapan seleksi yang ditetapkan pemerintah.
Syarat guru honorer dan tenaga kesehatan ikut CPNS
Bagi guru non-ASN, salah satu ketentuan yang disebut pemerintah adalah bekerja di sekolah negeri dan tercatat dalam Dapodik pada batas waktu Desember 2024. Ketentuan pencatatan ini menjadi penanda bahwa tidak semua tenaga honorer di sektor pendidikan otomatis masuk dalam kelompok yang memperoleh kesempatan tersebut.
Sementara itu, tenaga kesehatan dan tenaga medis harus memenuhi kriteria yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Rincian lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen, formasi, serta mekanisme pendaftaran belum dijabarkan dalam pengumuman yang dirujuk. Karena itu, calon peserta perlu menunggu petunjuk teknis dan pengumuman resmi sebelum menyiapkan langkah pendaftaran.
Kementerian PANRB menyatakan seleksi CPNS 2027 akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Rumusan tersebut menunjukkan rencana awal pelaksanaan seleksi, bukan kepastian bahwa pendaftaran seluruh formasi dibuka tepat pada tanggal itu. Jadwal rinci dan informasi formasi masih perlu merujuk pada ketentuan resmi yang diterbitkan pemerintah.
“Pemerintah juga akan memberikan kesempatan mereka mengikuti seleksi CPNS tahun 2027 yang secara bertahap akan mulai dilaksanakan mulai 1 Januari 2027,” tulis Kementerian PANRB dalam keterangan resmi.
Kontrak yang berakhir Desember 2026 diperpanjang
Selain menyiapkan kesempatan mengikuti CPNS, pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa perjanjian kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang kontraknya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan status kerja mereka sembari penataan kepegawaian berjalan.
Perpanjangan kontrak tersebut menjadi bagian dari upaya memberi perlindungan dan kepastian bagi tenaga yang menjalankan layanan pendidikan maupun kesehatan. Kedua sektor itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kesinambungan tenaga kerja menjadi salah satu perhatian dalam penataan ASN.
Dalam pembahasan penataan tersebut, terdapat pula rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Namun, rencana itu berbeda dari kesempatan mengikuti seleksi CPNS: perubahan status PPPK tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang PNS. Untuk menjadi PNS, peserta tetap perlu mengikuti seleksi CPNS dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Seleksi CPNS tetap melalui persaingan
Kementerian PANRB menyatakan seleksi akan berlangsung secara transparan, kompetitif, dan berbasis merit. Dengan demikian, kesempatan yang dibuka bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan tetap disertai proses penilaian, bukan pengangkatan otomatis berdasarkan status kerja sebelumnya.
Kesepakatan pemerintah dan DPR ini memberi gambaran arah kebijakan kepegawaian untuk 2027, tetapi belum menjawab seluruh hal yang dibutuhkan calon peserta. Kepastian mengenai jumlah formasi, jadwal tiap tahap, persyaratan teknis, dan cara pendaftaran masih menunggu pengumuman lanjutan.
Guru dan tenaga kesehatan yang merasa memenuhi kriteria dapat mulai memastikan data serta dokumen kepegawaiannya sesuai. Sembari menunggu aturan resmi, informasi dari Kementerian PANRB dan instansi terkait akan menjadi rujukan penting agar calon peserta tidak keliru memahami kesempatan seleksi sebagai jaminan pengangkatan.
