Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra terkait narasi yang mengaitkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Somasi disampaikan di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Golkar menyebut langkah tersebut diambil setelah muncul konten yang dinilai menuding Bahlil terlibat dalam perkara penyadapan. Tim hukum partai menyatakan narasi itu tidak disertai bukti dan meminta pihak yang menyebarkannya mencabut pernyataan serta meminta maaf secara terbuka.
Golkar persoalkan narasi tentang Bahlil
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, mengatakan somasi ditujukan kepada Said Didu dan Sri Radjasa, serta pihak lain yang turut menyebarluaskan konten terkait. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan atas arahan dan kuasa langsung dari Bahlil.
“Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” ujar Sattu dalam konferensi pers.
Sattu menjelaskan, tim hukum sebelumnya bertemu dengan Bahlil untuk membahas konten yang dibuat atau disebarkan kedua pihak tersebut. Setelah diskusi itu, Bahlil meminta tim menyampaikan sikap resmi Golkar melalui somasi terbuka.
Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Golkar, Derek Loupatty, membacakan surat somasi bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 yang tertanggal 9 November 2026. Surat itu merujuk pada pernyataan dalam sebuah video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV berjudul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”.
Menurut Derek, narasi dalam konten tersebut pada pokoknya menyebut seorang ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden dan ikut rapat dengan sejumlah jenderal beberapa jam sebelum aparat penegak hukum bertindak. Tim hukum Golkar menilai narasi itu diarahkan kepada Bahlil.
Tim hukum minta konten dicabut dalam 3×24 jam
Dalam somasi, Golkar meminta Said Didu dan Sri Radjasa mencabut pernyataan serta menurunkan video yang dipersoalkan dari media sosial. Tim hukum juga meminta keduanya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil dan seluruh kader, pengurus, serta simpatisan Golkar.
Derek menyebut permintaan tersebut harus dipenuhi paling lambat 3×24 jam sejak somasi terbuka disampaikan. Permintaan maaf, menurut surat itu, dapat disampaikan melalui media elektronik, media cetak, maupun media lainnya.
Golkar menilai narasi yang beredar tidak didukung fakta atau bukti. Derek mengatakan pernyataan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader partai. Ia juga menyebut isu penyadapan sebagai perkara sensitif yang, menurut tim hukum, dapat berdampak pada stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan Prabowo.
Tim hukum Golkar menyatakan materi yang dipersoalkan berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum. Mereka merujuk pada Pasal 27A juncto Pasal 45 dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Golkar menyebut somasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan sebelum menempuh langkah hukum berikutnya. Jika tidak ada tanggapan dalam tenggat yang diberikan, tim hukum menyatakan akan mempertimbangkan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahlil sebelumnya membantah terlibat
Sebelum somasi diumumkan, Bahlil telah membantah keterlibatannya dalam pertemuan yang dikaitkan dengan para tersangka kasus penyadapan terhadap Prabowo. Dalam pidato di acara pelantikan pengurus DPD Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11), ia menyatakan dirinya juga menjadi korban penyadapan.
“Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap,” kata Bahlil.
Bahlil tidak menyebutkan dari mana ia memperoleh informasi bahwa dirinya disadap. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari bantahan atas tuduhan yang beredar, sementara Golkar kini meminta pihak yang menyebarkan narasi terkait untuk menariknya.
Somasi ini menempatkan sengketa tersebut pada tahap permintaan klarifikasi dan pencabutan konten. Respons Said Didu dan Sri Radjasa atas tenggat yang diberikan akan menentukan apakah persoalan berhenti melalui penyelesaian terbuka atau berlanjut ke proses hukum.
