Skip to content

Gentengisasi Majalengka: Mengapa Sopir Truk Belum Dibayar?

Pengiriman 2,4 juta genteng dari Majalengka, Jawa Barat, untuk program Gentengisasi sempat tertahan pada Minggu (8/11) setelah para sopir truk menolak berangkat karena upah mereka belum dibayar. Peristiwa itu berujung pada teguran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang mengaku bingung dengan kaitan dirinya dalam urusan pembayaran tersebut.

Protes berlangsung ketika Maruarar, yang akrab disapa Ara, hendak melepas para sopir menuju tujuan pengiriman masing-masing. Para sopir menyilangkan tangan sebagai tanda menolak berangkat. “Belum dibayar!” teriak mereka.

Bupati Majalengka Eman Suherman bersama jajarannya kemudian menemui para sopir untuk membahas pembayaran. Pemerintah daerah juga mulai mendata sopir dan kernet yang belum menerima upah. Pembicaraan berlangsung alot, sementara Ara meminta kepastian langsung dari para sopir mengenai pembayaran.

Teguran Ara dan respons KDM

Ara mengatakan dirinya sebelumnya mendapat laporan dari anak buah Dedi Mulyadi—yang dikenal sebagai KDM—bahwa persoalan pembayaran sudah beres. Saat berdiri di panggung bersama sang gubernur, Ara mengingatkan agar laporan tersebut tidak langsung dipercaya tanpa pengecekan ke lapangan.

“Harus dicek Pak KDM, jangan gampang percaya dengan anak buah,” ujar Ara.

Dedi merespons kejadian itu melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia mengaku hanya tersenyum ketika ditegur karena tidak memahami kaitan jabatannya dengan pembayaran sopir truk. Menurutnya, urusan teknis biasanya ditangani Sekretaris Daerah Jawa Barat bersama bupati daerah terkait, sedangkan dirinya hadir untuk memberikan sambutan.

“Gubernur kaitannya apa sama bayar sopir truk,” ujar KDM dalam video yang dikutip Kamis (12/11/2026).

Dalam video tersebut hadir pula Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Herman menjelaskan, ia baru mengetahui masalah pembayaran saat acara berlangsung. Menurut dia, para sopir belum menerima surat jalan dan kelengkapan administrasi karena koperasi khawatir genteng tidak sampai ke sasaran.

Administrasi dan tujuan pengiriman jadi kendala

Herman menyebut kendala pengiriman juga berkaitan dengan proses Pemilihan Terbuka Toko (PTT) yang belum tuntas di sejumlah daerah tujuan. Salah satu wilayah yang terlambat melaksanakan proses itu adalah Bogor. Kondisi tersebut membuat tujuan distribusi beberapa genteng belum jelas.

Ia menerangkan, program Gentengisasi menggunakan skema business to business atau transaksi antarpelaku usaha. Pemerintah daerah, kata Herman, berperan membina UMKM yang terlibat. Dengan skema itu, persoalan pembayaran dan pengiriman berada dalam rangkaian urusan usaha serta administrasi distribusi yang perlu dipastikan sebelum armada diberangkatkan.

Eman menjelaskan, pinjaman modal sebesar Rp 3 miliar digunakan sebagai modal kerja. Biaya pengiriman armada, termasuk pembayaran sopir, menurutnya sudah diperhitungkan dan tersedia. Namun, pelaksanaan pengiriman masih menghadapi kendala administratif terkait lokasi dan sasaran penerima genteng.

“Uang untuk bayar sopir itu sudah ada, Pak,” kata Eman.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dana belum otomatis membuat pengiriman berjalan lancar. Surat jalan, kepastian sasaran, serta proses pemilihan toko juga menjadi bagian dari tahapan distribusi. Dalam kasus ini, para sopir menyatakan belum dibayar, sementara penjelasan pemerintah daerah menyebut dana untuk upah telah disiapkan. Perbedaan kondisi di lapangan dan laporan yang diterima pimpinan menjadi alasan Ara meminta pengecekan langsung.

Mayoritas armada akhirnya berangkat

Berdasarkan data Kementerian PKP pada Minggu (8/11) pukul 22.56 WIB, sebanyak 482 dari 600 truk telah menerima upah. Jumlah yang sama juga tercatat untuk kernet dan sopir yang telah dibayar. Sisa pembayaran, menurut data tersebut, akan diselesaikan dalam waktu 10 hari ke depan.

Pada pukul 23.12 WIB, 482 truk sudah meninggalkan Majalengka menuju tujuan masing-masing. Data itu memberi gambaran bahwa sebagian besar armada akhirnya bergerak pada malam yang sama, meski penyelesaian pembayaran untuk sisanya masih menjadi pekerjaan berikutnya.

Peristiwa ini menempatkan perhatian bukan hanya pada jumlah genteng yang dikirim, tetapi juga pada koordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Kepastian administrasi dan pembayaran menjadi bagian penting agar distribusi berikutnya tidak kembali tertahan, sementara sisa upah yang dijanjikan perlu dituntaskan sesuai tenggat.

Jejakkita