Warga Suku Balik mempersoalkan besaran dan keterlambatan ganti rugi atas lahan yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai kompensasi yang diberikan tidak sepadan dan baru diterima setelah terlambat dua tahun.
Persoalan tersebut muncul dalam gugatan terkait Undang-Undang IKN. Dalam perkara itu, warga juga mengangkat soal persetujuan masyarakat adat yang disebut tidak pernah diminta, serta hilangnya hutan yang digunakan sebagai tempat ritual.
Ganti rugi lahan IKN dinilai tak sepadan
Keberatan warga Suku Balik menyangkut dua hal: nilai ganti rugi dan waktu pembayarannya. Dalam keterangan yang dirangkum dari pemberitaan sidang, mereka menyatakan besaran kompensasi tidak sepadan. Pembayaran itu juga disebut terlambat dua tahun.
Informasi yang tersedia tidak merinci nominal kompensasi, luas lahan yang menjadi pokok persoalan, ataupun waktu pasti keterlambatan tersebut. Karena itu, angka maupun rincian lain mengenai proses pembayaran tidak dapat dipastikan dari keterangan yang ada.
Meski begitu, keberatan warga menunjukkan bahwa dampak pembangunan IKN yang mereka persoalkan tidak berhenti pada urusan nilai transaksi. Bagi masyarakat adat, persoalan lahan juga berkaitan dengan ruang hidup dan kawasan yang memiliki fungsi bagi kehidupan sosial maupun budaya mereka.
Dalam sidang MK, masalah kompensasi itu dibawa bersama gugatan terhadap UU IKN. Dengan demikian, perhatian warga tidak hanya tertuju pada pelaksanaan pembayaran, tetapi juga pada aturan dan proses yang melandasi pembangunan serta penggunaan lahan.
Persetujuan masyarakat adat dan tempat ritual
Warga Suku Balik menyebut persetujuan masyarakat adat tidak pernah diminta. Mereka juga mempersoalkan hilangnya hutan yang selama ini digunakan sebagai tempat ritual. Dua hal tersebut menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan dalam perkara di MK.
Keterangan yang tersedia tidak menjelaskan secara terperinci kapan persetujuan seharusnya diminta, bentuk komunikasi yang berlangsung, ataupun lokasi hutan yang dimaksud. Namun, isu yang diajukan memperlihatkan bahwa warga menghubungkan pembangunan IKN dengan perubahan pada ruang yang mereka gunakan untuk menjalankan praktik adat.
Hutan sebagai tempat ritual memiliki arti yang berbeda dari lahan yang semata-mata dinilai berdasarkan ukuran atau nilai ganti rugi. Karena itu, klaim mengenai hilangnya kawasan tersebut menempatkan persoalan budaya dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat berdampingan dengan pembahasan kompensasi.
Dalam gugatan UU IKN, pertanyaan mengenai keterlibatan masyarakat menjadi penting karena warga menyatakan tidak pernah dimintai persetujuan. Namun, keterangan yang dirangkum belum memuat tanggapan pihak pemerintah atau penjelasan mengenai prosedur yang telah ditempuh dalam pengadaan lahan.
Gugatan UU IKN menjadi ruang untuk menguji keberatan
Sidang di MK memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan keberatan mereka dalam perkara yang berkaitan dengan UU IKN. Pemberitaan mengenai persidangan juga menyebut adanya ahli yang mengungkap hasil penelitian di kawasan inti IKN. Ringkasan yang tersedia tidak memuat isi temuan maupun kaitannya secara terperinci dengan dalil warga.
Karena itu, belum ada dasar dalam informasi yang tersedia untuk menyimpulkan bagaimana penelitian tersebut memperkuat atau membantah klaim mengenai dampak pembangunan. Begitu pula, tidak ada keterangan mengenai putusan atau kesimpulan MK atas gugatan tersebut.
Yang menjadi pokok persoalan dalam keterangan warga adalah pengalaman mereka menghadapi perubahan lahan: kompensasi yang dinilai tidak sepadan, pembayaran yang disebut terlambat dua tahun, persetujuan adat yang diklaim tidak pernah diminta, serta hilangnya hutan untuk ritual. Seluruhnya merupakan keberatan yang perlu dibaca sebagai dalil warga dalam proses persidangan, bukan sebagai putusan pengadilan.
Perkembangan perkara ini akan bergantung pada pemeriksaan MK dan keterangan para pihak yang terlibat. Bagi masyarakat Suku Balik, pembahasan mengenai pembangunan IKN juga menyangkut bagaimana hak, ruang budaya, dan proses pengambilan keputusan mereka dipertimbangkan dalam kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.
