Skip to content

KPK Minta Kontrak Influencer RANS Rp14,7 M Dievaluasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Di tengah sorotan atas kontrak tersebut, KPK juga menyebut telah membuka ruang konsultasi pencegahan korupsi bagi Raffi Ahmad terkait pekerjaan komersialnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan konsultasi merupakan bagian dari fungsi pencegahan lembaganya. Tujuannya, mengantisipasi potensi tindak pidana korupsi sejak awal melalui rekomendasi dan mitigasi, bukan menunggu persoalan muncul.

Respons itu diberikan setelah Raffi mengungkapkan pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial lain. Raffi menyatakan konsultasi tersebut menjadi pertimbangan baginya dalam menjalankan pekerjaan. Namun, KPK tetap meminta dua kementerian menelusuri proses pengadaan yang kini menjadi perhatian publik.

KPK minta pengadaan influencer diperiksa dari awal

Menurut Budi, evaluasi tidak semestinya berhenti pada besaran nilai kontrak. Kementerian perlu meninjau rangkaian pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, metode pemilihan penyedia, sampai hasil pekerjaan yang diterima.

Analisis kebutuhan menjadi tahap awal yang penting. Instansi harus memiliki alasan yang jelas sebelum memutuskan menggunakan jasa influencer, termasuk sasaran dan manfaat yang ingin dicapai melalui pengadaan tersebut.

“Secara umum di awal harusnya sudah dilakukan analisis kebutuhannya,” kata Budi.

Setelah itu, mekanisme pengadaan perlu diperiksa, baik melalui penunjukan langsung, lelang, maupun cara lain. Pemeriksaan juga perlu memastikan prosedur yang dipilih sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi.

Hasil pekerjaan pun harus dibandingkan dengan tujuan awal. Kementerian perlu menilai apakah jasa yang dibeli benar-benar menghasilkan keluaran dan manfaat yang telah direncanakan, serta apakah penggunaan anggarannya efektif dan efisien. Penelusuran pada setiap tahap, kata KPK, penting untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan maupun benturan kepentingan.

Delapan paket pengadaan bernilai Rp14,7 miliar

Sorotan terhadap kerja sama tersebut menguat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian. Lima paket tercatat di unit kerja Museum dan Cagar Budaya, yang pada 2024 masih berada di bawah Kemendikbudristek. Tiga paket lainnya berada di lingkungan KKP pada periode 2025-2026.

Menurut temuan ICW, total nilai delapan paket itu mencapai Rp14,7 miliar dan seluruhnya melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa. Lingkup pekerjaan mencakup penayangan konten melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, berikut kanal YouTube RANS Entertainment.

Kerja sama tersebut juga mencakup kehadiran Raffi dalam sejumlah acara kementerian. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berkaitan dengan unggahan di media sosial, tetapi juga jasa menghadirkan Raffi dalam kegiatan tertentu.

ICW menyoroti dugaan bahwa paket pengadaan mengarah kepada satu penyedia sehingga berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk bersaing. Lembaga itu juga mempertanyakan kemungkinan benturan kepentingan karena Raffi menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Temuan dan sorotan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. ICW menyoroti potensi persoalan dalam proses pengadaan, sementara kepatuhan prosedur dan kemungkinan pelanggaran perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen serta tahapan yang dilakukan instansi berwenang.

Raffi menyatakan siap menjalani pemeriksaan

Raffi sebelumnya menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan apabila ditemukan kekurangan dalam prosedur.

“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Raffi dalam pernyataan melalui video.

Pernyataan konsultasi dengan KPK dan kesiapan menjalani pemeriksaan itu menjadi dua hal yang berbeda: konsultasi berkaitan dengan upaya pencegahan, sedangkan evaluasi kontrak harus menilai proses pengadaan secara menyeluruh. Karena itu, fokus KPK kini tertuju pada bagaimana kebutuhan jasa dirumuskan, penyedia dipilih, dan hasil pekerjaan dipertanggungjawabkan.

Evaluasi Kemenbud dan KKP akan menjadi langkah penting untuk menjawab pertanyaan mengenai manfaat dan mekanisme penggunaan anggaran tersebut. Hasil penelusuran yang terbuka dan berbasis dokumen diperlukan agar publik dapat mengetahui apakah pengadaan telah sesuai aturan sekaligus memberi kepastian bagi semua pihak.

Jejakkita