Pengacara Hotman Paris Hutapea mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hotman menilai MA tidak semestinya memeriksa keabsahan dokumen tersebut jika sejak awal menyatakan tidak berwenang mengadili perkara.
Menurut Hotman, persoalan utama dalam putusan itu terletak pada batas antara kewenangan pengadilan dan pemeriksaan substansi perkara. Ia mempertanyakan mengapa majelis hakim menilai bukti, sementara perkara disebut tidak masuk dalam kewenangan absolut lembaga peradilan tersebut.
Hotman pertanyakan penilaian terhadap bukti
Dalam unggahan di media sosial yang dikutip Media Daulat Rakyat, Hotman menyebut pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut seharusnya tidak melangkah ke pemeriksaan pokok perkara. Termasuk, menurut dia, menilai alat bukti yang diajukan para pihak.
“Kalau secara absolut tidak berwenang, pengadilan tidak boleh mengadili pokok perkara dan tidak boleh menilai bukti karena belum masuk ke tahap itu,” ujar Hotman Paris Hutapea.
Hotman kemudian mengarahkan kritiknya pada penilaian atas Suket penyetaraan pendidikan Gibran. Ia mempertanyakan dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan dokumen itu tidak sah apabila persidangan belum memasuki pembahasan substansi sengketa.
“Bagaimana mungkin majelis hakim menilai keabsahan suatu bukti, sementara pokok perkara belum diperiksa dan persidangan substansi belum berjalan,” katanya.
Dalam pandangan Hotman, gugatan yang masuk ke lembaga peradilan yang tidak berwenang semestinya dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok sengketa. Ia berpendapat, pemeriksaan terhadap substansi dan bukti baru semestinya dilakukan setelah kewenangan mengadili perkara dipastikan.
Perdebatan soal kewenangan dan substansi perkara
Perbedaan yang disoroti Hotman berada pada dua hal: kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara dan penilaian terhadap dokumen yang disengketakan. Ia menilai keduanya tidak semestinya dicampur apabila pengadilan telah menyatakan tidak memiliki kewenangan absolut.
Karena itu, kritik Hotman bukan hanya menyangkut hasil putusan, tetapi juga cara pertimbangan hukum disusun. Ia menilai pengadilan seharusnya berhenti pada persoalan kewenangan jika perkara memang dinyatakan berada di luar ranahnya, bukan melanjutkan penilaian atas bukti atau keabsahan dokumen.
Hotman juga menyinggung pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara terkait. Ia mempertanyakan alasan suatu lembaga menyatakan tidak berwenang atau permohonan tidak dapat diterima, tetapi tetap membahas substansi perkara.
“Bila menyatakan tidak berwenang atau permohonan tidak dapat diterima, mengapa masih masuk ke substansi perkara?” ujar Hotman.
Ia meminta para profesor dan akademisi hukum memberi penjelasan mengenai persoalan tersebut dari sudut pandang hukum acara. Permintaan itu menunjukkan bahwa Hotman memandang perbedaan antara putusan soal kewenangan dan penilaian pokok perkara sebagai isu yang perlu diterangkan secara lebih luas.
Putusan kasasi MA tetap berlaku
Meski menyampaikan kritik, Hotman tidak mengubah status putusan yang telah dikeluarkan MA. Media Daulat Rakyat menyebut putusan kasasi yang membatalkan Suket penyetaraan pendidikan Gibran tetap berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar putusan.
Dengan demikian, kritik terhadap pertimbangan hukum tidak serta-merta menghapus akibat putusan. Perdebatan yang disampaikan Hotman berfokus pada apakah MA semestinya menilai keabsahan Suket setelah menyatakan tidak berwenang mengadili, sementara putusan kasasi tetap menjadi keputusan yang berlaku.
Uraian yang tersedia tidak merinci isi lengkap amar putusan maupun pertimbangan MA dan MK. Karena itu, kritik Hotman perlu dibaca sebagai pandangannya terhadap proses dan penerapan hukum acara, bukan sebagai pengganti penjelasan resmi lembaga yang mengeluarkan putusan.
Perhatian berikutnya tertuju pada penjelasan para ahli hukum mengenai batas pemeriksaan kewenangan dan substansi perkara. Penjelasan itu dapat membantu publik memahami bagaimana dua aspek tersebut diterapkan dalam perkara Suket Gibran, tanpa mengaburkan status putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
