Skip to content

Dana Pesangon Wajib Disetor, Pengusaha Minta Kajian

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh rencana kewajiban menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga pemerintah. Pengusaha menilai skema baru itu perlu melindungi hak pekerja tanpa mengganggu arus kas dan kemampuan perusahaan menjalankan usaha.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon agar dikelola oleh lembaga pemerintah yang akan ditunjuk. Namun, aturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme penyetoran maupun lembaga pengelola masih disusun.

APINDO minta DCP selaras dengan program yang ada

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan, salah satu hal penting dalam merancang pengelolaan DCP adalah mencegah tumpang tindih dengan program perlindungan yang telah berjalan. Program itu mencakup Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sejumlah perusahaan, kata Shinta, juga telah menyediakan program dana pensiun melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Karena itu, fungsi pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun perlu dibedakan secara jelas serta diselaraskan dengan skema yang sudah tersedia.

“Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK,” ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Menurut Shinta, kewajiban pesangon dapat muncul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Desain kebijakan karena itu perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, serta aturan pelindungan ketenagakerjaan.

APINDO juga mendorong pemerintah mengevaluasi kemungkinan penggunaan infrastruktur program yang sudah ada. Penilaian itu, menurut Shinta, perlu mencakup efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas. Ia mengingatkan dampak setoran berkala terhadap likuiditas, modal kerja, dan investasi bisa berbeda antara satu sektor dan sektor lainnya.

Kadin soroti arus kas dan dampak bagi industri

Kadin pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah memastikan pembayaran pesangon dan memperkuat perlindungan pekerja. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, hak pekerja harus tetap terjamin, termasuk ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau melakukan restrukturisasi.

Namun, Erwin menilai pemusatan pengelolaan DCP pada satu lembaga perlu dikaji dari sisi likuiditas perusahaan, efisiensi pengelolaan dana, dan kepastian hukum. Selama ini, kewajiban pesangon telah diperhitungkan perusahaan dalam perencanaan keuangan. Perubahan ke skema setoran berkala, menurut dia, akan memengaruhi pengelolaan arus kas dunia usaha.

“Apabila seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga tertentu, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas dunia usaha,” ujar Erwin.

Dana yang disetorkan, kata Erwin, sebelumnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti membeli bahan baku, membayar pemasok, hingga mendukung ekspansi. Pengalihan dana ke lembaga pengelola berpotensi menekan likuiditas dan kemampuan perusahaan menyerap tenaga kerja baru, terutama pada industri padat karya, usaha mikro, kecil, dan perusahaan bermodal kerja terbatas.

Jika rancangan kebijakan tidak memperhitungkan perbedaan kondisi perusahaan, dunia usaha juga berpotensi menghadapi kebutuhan pembiayaan yang lebih besar. Karena itu, Kadin mengusulkan penerapan bertahap dengan mempertimbangkan skala usaha, kondisi keuangan, karakteristik industri, serta kemampuan masing-masing sektor.

Aturan teknis dana cadangan pesangon masih disusun

Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa pengusaha wajib menyediakan DCP sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK. Dana itu ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK bukan karena memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Undang-undang tersebut juga menyatakan DCP dikelola oleh lembaga pemerintah. Pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban itu. Meski demikian, rincian mengenai tata cara penyediaan dan penyetoran dana serta lembaga yang akan mengelolanya belum ditetapkan dalam aturan pelaksanaan.

Shinta meminta pemerintah melakukan kajian dampak secara komprehensif dan melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substansi peraturan turunan. Ia menegaskan, kebijakan seharusnya dinilai dari efektivitasnya melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha, bukan hanya dari pilihan lembaga pengelola.

Dengan tenggat awal pengalihan dana pada Oktober 2027, rancangan aturan turunan akan menentukan bagaimana kewajiban itu diterapkan di lapangan. Bagi pengusaha dan pekerja, kepastian mengenai tata kelola, perlindungan dana, serta besaran dan jadwal setoran menjadi bagian penting dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jejakkita