Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang diselidiki terkait transaksi pada 29 Mei 2023 itu diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Ketiga tersangka merupakan karyawan swasta berinisial JF alias O, FS, dan S. Penyidik menempatkan mereka di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan. OJK menyebut penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga proses penyidikan dapat terhambat.
Dalam perkara yang sama, terdapat satu tersangka lain berinisial TGB alias T, yang bekerja di perusahaan sekuritas. Ia sedang menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani Polda Metro Jaya. Dengan demikian, OJK menyebut empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan manipulasi pasar ini, tetapi tiga di antaranya ditahan oleh penyidik OJK.
Modus dugaan manipulasi perdagangan waran
OJK menduga para tersangka menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek. Transaksi yang menjadi objek penyidikan mencakup Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W) dan Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W).
Penyidikan juga menyasar perdagangan tiga waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A. Menurut dugaan penyidik, para tersangka membeli identitas orang lain untuk membuka serta mengelola sejumlah rekening efek. Transaksi tersebut diduga didanai melalui rekening bank milik pihak lain.
OJK memperkirakan dugaan praktik itu mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar. Angka tersebut merupakan perkiraan kerugian dalam perkara yang masih diproses, bukan putusan pengadilan. OJK menegaskan seluruh pihak yang disebut masih berstatus tersangka dan asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati.
DOOH masuk dalam objek transaksi yang disidik
Nama PT Era Media Sejahtera Tbk atau DOOH muncul karena Waran Seri I perusahaan tersebut termasuk efek yang diperdagangkan pada tanggal yang diselidiki. Keterkaitan itu merujuk pada objek transaksi, dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perusahaan atau pemegang sahamnya terlibat dalam dugaan tindak pidana.
Berdasarkan data pemegang saham per Oktober 2026 yang dikutip CNBC Indonesia, pengendali DOOH adalah PT Sinergi Internasional Investama. Perusahaan itu memiliki 3,95 miliar saham atau sekitar 51 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Tinawati tercatat sebagai pemilik manfaat akhir DOOH dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 51 persen melalui Sinergi Internasional Investama.
Dalam periode yang sama, PT Beruntung Berkat Sejahtera tercatat sebagai pemegang saham baru dengan kepemilikan sekitar 15,09 persen. Jumlah itu sama dengan saham yang sebelumnya dilepas PT Prambanan Investasi Sukses. Data tersebut merupakan informasi struktur kepemilikan perusahaan dan tidak menjelaskan adanya hubungan para pemegang saham tersebut dengan perkara yang sedang diusut OJK.
Jumlah pemegang saham DOOH juga tercatat naik menjadi 18.273 pihak pada 31 Oktober 2026, bertambah 6.421 investor dibandingkan September. Perubahan kepemilikan dan jumlah investor ini menjadi konteks pasar di sekitar emiten, sementara penyidikan OJK berfokus pada dugaan transaksi waran pada Mei 2023.
Penyidikan sejak Mei 2026 dan sangkaan hukum
OJK menyatakan perkara bermula dari pengawasan dan pemeriksaan di bidang pasar modal. Prosesnya berlanjut ke penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menyatakan penahanan dilakukan untuk mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap melindungi hak-hak para tersangka sesuai peraturan. Lembaga itu juga menyebut koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan akan terus diperkuat untuk menangani dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya keterbukaan dan kewajaran perdagangan efek, terutama ketika transaksi melibatkan rekening serta identitas pihak lain. Proses hukum berikutnya akan menentukan pembuktian atas dugaan tersebut, sementara investor perlu mencermati informasi resmi dan tidak menyamakan penyebutan suatu efek sebagai objek penyidikan dengan kesimpulan bahwa emitennya bersalah.
