Skip to content

Sound Horeg Jember Berunjuk Rasa, Minta Dialog Terbuka

Komunitas Sound System Kabupaten Jember (JSSC) menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (16/11/2026). Massa membawa truk-truk bermuatan perangkat sound horeg dan menolak wacana pembatasan hingga pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat.

Aksi juga memadati jalan di sekitar Pemkab dan Alun-alun Jember. Koordinator aksi JSSC, M Arif Sugiartani, mengatakan unjuk rasa itu muncul dari keresahan pelaku usaha dan pegiat audio atas menguatnya wacana pembatasan penggunaan pengeras suara.

Bagi komunitas, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut perangkat hiburan. Mereka memandang sound system sebagai bagian dari budaya, ruang berekspresi, sumber penghidupan, sekaligus kebanggaan masyarakat Jember.

JSSC menolak pelarangan sound system secara mutlak

Dalam keterangannya, Arif menegaskan komunitas tidak menolak ketertiban maupun kenyamanan bersama. Namun, JSSC meminta agar penyelesaian persoalan tidak ditempuh dengan kebijakan yang melarang penggunaan sound system secara menyeluruh.

“Aksi ini lahir dari keresahan banyak pihak terkait wacana pembatasan bahkan pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat. Bagi komunitas kami, sound system bukan sekadar perangkat suara, melainkan bagian dari budaya, sarana ekspresi, penghidupan, dan kebanggaan masyarakat Jember,” kata Arif.

JSSC menyampaikan keberatan terhadap setiap kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat maupun budaya. Sikap itu menjadi inti tuntutan mereka dalam aksi di depan kantor pemerintah daerah.

Penolakan tersebut, menurut Arif, tidak berarti komunitas mengabaikan kepentingan warga lain. Ia menyatakan JSSC justru mengajak pemerintah daerah dan DPRD Jember membuka ruang pembicaraan untuk mencari jalan tengah.

Komunitas minta aturan soal jam, lokasi, dan volume

JSSC mendesak Pemkab dan DPRD Jember berdialog secara terbuka dengan komunitas, pengusaha, serta pengguna sound system. Mereka berharap pihak-pihak yang terdampak dapat terlibat langsung dalam pembahasan sebelum aturan ditetapkan.

Arif menyebut regulasi yang dibutuhkan harus jelas, adil, dan bisa dijalankan oleh semua pihak. Dengan begitu, aturan tidak dibuat sepihak dan dapat menampung kepentingan pelaku sound system maupun kebutuhan akan ketertiban dan kenyamanan.

Menurut JSSC, ketentuan itu perlu disusun secara terukur. Beberapa hal yang mereka minta untuk diatur meliputi batas jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, serta standar volume suara yang dianggap masuk akal.

Rincian tersebut menjadi bagian penting dari usulan komunitas karena menentukan bagaimana penggunaan sound system dapat berlangsung dalam kegiatan masyarakat. JSSC tidak merinci dalam keterangannya angka batas volume maupun jam operasional yang mereka ajukan. Mereka meminta agar ketentuan itu dibahas bersama dalam dialog.

Dialog menjadi jalan mencari titik temu

Aksi dengan truk bermuatan perangkat suara itu memperlihatkan penolakan komunitas terhadap pelarangan menyeluruh. Namun, seruan JSSC juga memuat ajakan agar persoalan dibahas melalui aturan, bukan dibiarkan tanpa kejelasan ataupun diselesaikan dengan larangan mutlak.

Bagi pemerintah daerah, tuntutan tersebut membuka ruang untuk mempertemukan kepentingan yang disampaikan komunitas dengan kebutuhan menjaga ketertiban dan kenyamanan. JSSC berharap Pemkab dan DPRD merespons melalui pembicaraan terbuka bersama para pelaku, bukan hanya menetapkan pembatasan dari satu sisi.

Belum ada rincian dalam keterangan JSSC mengenai jadwal ataupun bentuk dialog yang mereka harapkan. Yang mereka tekankan, aturan perlu memiliki batasan operasional yang jelas dan melibatkan pihak-pihak yang menggunakan maupun menjalankan usaha sound system.

Perdebatan mengenai penggunaan sound system di Jember kini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana kegiatan masyarakat dapat tetap berlangsung dengan aturan yang disepakati. Ruang dialog yang diminta JSSC dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan batas penggunaan yang terukur, tanpa mengabaikan kepentingan komunitas maupun kenyamanan bersama.

Jejakkita