Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan aturan larangan penggunaan vape bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pegawai non-ASN. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar bersama Biro Hukum masih merumuskan ketentuan teknis sebelum kebijakan itu diterapkan.
Rencana tersebut disiapkan untuk mendorong lingkungan kerja yang lebih sehat dan menjaga kedisiplinan aparatur. Sosialisasi awal juga mulai dilakukan melalui sejumlah media publikasi dengan pesan “ASN Jawa Barat Tanpa Vape”. Namun, batas penerapan dan mekanisme penanganan pelanggaran belum diputuskan secara tuntas.
Larangan vape menyasar PNS, PPPK, dan pegawai non-ASN
Kepala BKD Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan aturan yang tengah disiapkan tidak hanya ditujukan kepada PNS. PPPK dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar juga akan masuk dalam cakupan kebijakan tersebut.
“Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan,” kata Dedi, seperti dikutip dari ANTARA.
Meski demikian, proses perumusan belum sepenuhnya rampung. BKD dan Biro Hukum masih membahas sejumlah hal, terutama soal ruang lingkup larangan. Salah satu pertanyaan yang belum dipastikan ialah apakah aturan hanya berlaku di lingkungan kantor dan selama jam kerja, atau juga mencakup aktivitas pegawai di luar kedinasan.
Kepastian mengenai batas itu dinilai penting karena akan menentukan bagaimana kebijakan dijalankan terhadap pegawai dengan status kepegawaian yang berbeda. Hingga ketentuan tertulis ditetapkan, ASN di lingkungan Pemprov Jabar masih menunggu penjelasan resmi mengenai cakupan aturan tersebut.
Risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaan jadi perhatian
Menurut Dedi, pertimbangan Pemprov Jabar tidak berhenti pada risiko kesehatan dari penggunaan rokok elektrik. Perangkat vape juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika.
“Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN,” ujarnya.
Pemprov Jabar mengarahkan kebijakan ini untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, sekaligus memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok. Pemerintah daerah juga mengaitkannya dengan upaya membangun budaya kerja yang lebih tertib dan menjaga keteladanan aparatur di lingkungan kerja.
Rencana aturan tersebut turut muncul setelah Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape pada 6 November 2026. Dalam fatwa itu, MUI menetapkan hukum haram terhadap penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape, dengan sejumlah pertimbangan yang mencakup risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi penyalahgunaan narkotika.
Mekanisme pelanggaran dan sanksi masih dirumuskan
Selain cakupan larangan, BKD dan Biro Hukum masih menyusun mekanisme pengawasan serta penanganan pelanggaran. Pembahasan juga meliputi bentuk pembinaan dan kemungkinan sanksi, dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan serta status kepegawaian masing-masing.
Dedi menjelaskan, pelanggaran nantinya tidak serta-merta langsung berujung pada hukuman disiplin. Penanganannya akan dilakukan secara bertahap melalui masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, proses pembinaan menjadi bagian dari mekanisme yang masih dirumuskan, bukan konsekuensi yang otomatis dijatuhkan saat aturan berlaku.
Belum ada rincian mengenai bentuk sanksi ataupun tahapan penanganan yang akan digunakan. Ketentuan itu masih menunggu pembahasan lebih lanjut, sehingga pegawai belum memiliki pedoman tertulis mengenai konsekuensi jika larangan resmi diberlakukan.
Untuk saat ini, sosialisasi “ASN Jawa Barat Tanpa Vape” menjadi langkah awal yang sudah dilakukan, sementara aturan formalnya masih dimatangkan. Kejelasan soal waktu dan tempat larangan, pengawasan, serta pembinaan akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh perangkat daerah.
