Barisan Gibran Nusantara (BGN) meminta Sekretariat Negara atau Sekretaris Kabinet menjelaskan pengaturan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). BGN menilai posisi Gibran yang tidak berdekatan dengan Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ketua Umum BGN, Hari Supriyanto, mengatakan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan kepemimpinan yang dipilih rakyat melalui pemilihan presiden. Menurut dia, penempatan keduanya dalam forum resmi kenegaraan memiliki arti simbolis, sehingga pengaturan tempat duduk yang berbeda dari kebiasaan patut dijelaskan.
“Presiden dan Wakil Presiden merupakan dwi tunggal kepemimpinan negara. Wajar apabila masyarakat bertanya ketika dalam Sidang Kabinet Paripurna keduanya tidak duduk berdampingan sebagaimana yang selama ini lazim terlihat,” kata Hari dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
BGN soroti makna posisi duduk dalam forum kenegaraan
BGN menilai perhatian terhadap posisi duduk itu berpotensi mengalihkan sorotan dari agenda utama sidang. Organisasi tersebut menyebut Sidang Kabinet Paripurna sebagai forum strategis untuk membahas berbagai program pemerintahan. Namun, menurut mereka, posisi Wakil Presiden justru menjadi perhatian publik.
Hari mengibaratkan Presiden dan Wakil Presiden seperti pilot dan kopilot dalam penerbangan, yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinan. Analogi itu digunakan untuk menegaskan pandangan BGN bahwa keduanya merupakan bagian dari satu kepemimpinan nasional.
Ia juga menyebut pengaturan tempat duduk yang berbeda dapat memunculkan beragam persepsi apabila tidak disertai penjelasan resmi. BGN tidak menyampaikan kesimpulan mengenai alasan penempatan Gibran dalam sidang tersebut. Karena itu, organisasi itu meminta keterangan dari pihak yang berwenang mengatur protokol acara.
Dalam keterangannya, Hari menyatakan keyakinan bahwa Presiden Prabowo memahami etika ketatanegaraan dan pentingnya menjaga simbol persatuan antara Presiden dan Wakil Presiden. Ia berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi mengenai hubungan kedua pemimpin.
Permintaan klarifikasi ditujukan kepada Setneg dan Seskab
BGN secara khusus meminta Sekretariat Negara maupun Sekretaris Kabinet menjelaskan mekanisme pengaturan protokoler dalam sidang itu. Menurut organisasi tersebut, klarifikasi diperlukan agar masyarakat mengetahui dasar penataan tempat duduk dan tidak menarik kesimpulan sendiri.
“Kami berharap ada penjelasan dari pihak yang berwenang mengenai dasar pengaturan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi yang justru dapat mengganggu citra pemerintahan,” ujar Hari.
Permintaan BGN itu disampaikan setelah organisasi tersebut menyoroti posisi Gibran yang disebut tidak duduk berdekatan dengan Prabowo. Bahan keterangan yang disampaikan BGN tidak memuat penjelasan dari Sekretariat Negara atau Sekretaris Kabinet mengenai siapa yang menetapkan susunan tempat duduk maupun pertimbangan di baliknya.
BGN juga berharap Presiden Prabowo memberi perhatian pada pelaksanaan protokol dalam setiap agenda kenegaraan. Bagi organisasi itu, tata protokol perlu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menghormati kedudukan konstitusional Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan pemimpin negara.
BGN berharap kepemimpinan tetap solid
Meski meminta penjelasan, BGN menyatakan dukungan agar Prabowo dan Gibran dapat menjalankan amanah pemerintahan secara solid. Organisasi itu mengaitkan kesolidan keduanya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Sampai ada penjelasan resmi mengenai pengaturan tersebut, alasan posisi duduk Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna belum diketahui dari keterangan yang disampaikan BGN. Klarifikasi dari pihak yang menangani protokol dapat membantu menempatkan sorotan itu dalam konteks yang jelas, tanpa membiarkan perbedaan susunan tempat duduk ditafsirkan sebagai tanda keretakan hubungan.
