Skip to content

Junaedi Saibih Tuntut Pemulihan Nama dan Rp100 Miliar

Advokat Junaedi Saibih mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta pemulihan nama baik dan ganti rugi setelah divonis bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan. Ia menuntut ganti rugi materiil Rp288,4 juta dan imateriil Rp100 miliar, serta meminta pemberitaan terkait perkaranya yang dinilai tak lagi relevan dihapus atau tak muncul di mesin pencari.

Junaedi menyebut pemulihan nama baik yang tercantum dalam amar putusan belum cukup jika hanya dilakukan secara tertulis. Ia menginginkan tindak lanjut konkret setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung atas vonis bebasnya.

Junaedi minta pemberitaan lama dihapus

Permohonan praperadilan itu diajukan Junaedi ke PN Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menjadi Termohon I, sedangkan Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi Termohon II.

Di pengadilan pada Senin (9/11/2026), Junaedi mengatakan dirinya meminta langkah nyata untuk memulihkan nama baik. Ia merujuk pada hak untuk dilupakan atau right to be forgotten yang disebutnya terdapat dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 2022 dan menjadi bagian dari pertimbangan putusan.

“Pemulihan nama baik kan ada secara di dalam putusan diktumnya tuh ada dilakukan, tapi itu kan cuma secara tertulis ya. Saya minta ada tindakan konkret terkait dengan pemulihan tersebut,” kata Junaedi.

Ia meminta Jaksa Agung memerintahkan Jamdatun mengambil langkah terhadap pemberitaan mengenai perkara yang menjeratnya. Junaedi mengaku telah menyusun daftar berita yang dimintanya untuk ditangani.

Langkah yang diminta, menurut dia, dapat berupa penghapusan atau delisting, sehingga pemberitaan tersebut tidak lagi muncul ketika dicari melalui mesin pencari. Junaedi menilai berita mengenai perkara itu tidak lagi relevan setelah dirinya divonis bebas.

Rincian tuntutan ganti rugi Rp100,2 miliar

Dalam permohonannya, Junaedi mengajukan ganti rugi materiil sebesar Rp288.445.872. Ia menjelaskan angka tersebut dihitung dari penghasilan yang semestinya diterima selama berada dalam tahanan, sekitar 11 bulan, hingga dinyatakan bebas.

Penghitungan itu menggunakan rata-rata penghasilan bulanan yang biasa ia terima dari Universitas Indonesia. Junaedi mengatakan jumlah tersebut dikalikan dengan masa penahanan yang dijalaninya.

“Perhitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI, itu ada tiap bulannya. Lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan dengan perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan,” ujarnya.

Di luar kerugian materiil, ia meminta ganti rugi imateriil sebesar Rp100 miliar. Junaedi mengatakan nilai tersebut diajukan agar pengadilan melakukan penilaian. Jika kedua tuntutan itu dijumlahkan, totalnya sekitar Rp100,29 miliar, atau kerap dibulatkan menjadi Rp100,2 miliar.

Sidang perdana permohonan praperadilan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11). Belum ada keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai hasil sidang tersebut.

MA menolak kasasi atas vonis bebas

Permohonan Junaedi menyusul penolakan Mahkamah Agung terhadap kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung atas vonis bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan. Kasasi itu juga berkaitan dengan vonis bebas Tian Bahtiar dan Adhiya Muzakki dalam perkara yang disebut berhubungan dengan tiga perkara korupsi.

Junaedi sebelumnya diproses hukum atas dakwaan perintangan penyidikan, termasuk perkara yang dikaitkan dengan kasus dugaan suap minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO). Namun, dakwaan jaksa terhadapnya tidak terbukti di persidangan sehingga ia divonis bebas. MA kemudian menolak permohonan kasasi penuntut umum.

Dalam pertimbangan yang dirangkum sumber, majelis hakim menyatakan tidak menemukan meeting of mind yang membuktikan keterlibatan Junaedi. Fakta persidangan juga disebut tidak menunjukkan adanya komunikasi darinya untuk bersama-sama memberikan suap kepada hakim yang menangani perkara korupsi minyak goreng.

Permohonan praperadilan ini kini menempatkan pemulihan nama baik dan batas antara pemberitaan perkara dengan hak untuk dilupakan sebagai pokok yang diminta Junaedi untuk dinilai pengadilan. Perkembangan sidang akan menentukan bagaimana tuntutan penghapusan informasi dan ganti rugi tersebut dipertimbangkan.

Jejakkita