Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembatasan biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak akan mengurangi gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menyatakan pembayaran untuk kedua tenaga pengawas itu berada di luar komponen biaya operasional tersebut.
Penegasan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran mitra dan tenaga pengawas setelah batas biaya operasional diberlakukan. Juru Bicara BGN Tysa Novenny meminta para pengawas tidak khawatir mengenai keberlanjutan pembayaran gaji mereka.
“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” kata Tysa.
Dengan demikian, batas maksimal Rp3.000 itu, menurut BGN, tidak menjadi dasar untuk memotong gaji pengawas. Pengaturan tersebut juga tidak mengubah skema penganggaran gaji yang sudah disiapkan dalam pelaksanaan MBG.
Gaji pengawas masuk dalam penyaluran melalui VA
Tysa menjelaskan, gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan dibayarkan melalui mekanisme top up atau pengisian saldo virtual account (VA) masing-masing SPPG. Penyaluran dilakukan setiap 10 hari sekali.
Dalam setiap pengisian saldo, anggaran yang disalurkan mencakup sejumlah kebutuhan SPPG. Komponen tersebut antara lain biaya bahan baku, biaya operasional, insentif pelayanan, jaminan mutu, serta gaji kedua jenis pengawas.
“Jadi ketika dilakukan top up virtual account, akan meng-cover biaya bahan baku, operasional dan insentif pelayanan dan jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan,” ujar Tysa.
BGN menyebut pemisahan alokasi anggaran dilakukan agar tiap kebutuhan SPPG dibiayai sesuai peruntukannya. Karena itu, batas biaya operasional per penerima manfaat tidak berarti seluruh kebutuhan SPPG harus diambil dari satu komponen anggaran yang sama.
Skema tersebut menjadi penjelasan penting bagi mitra yang mengelola SPPG maupun tenaga pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan. BGN menegaskan gaji mereka tetap dialokasikan, sementara pembatasan biaya operasional berlaku pada pos yang berbeda.
Batas operasional dan kebutuhan tenaga SPPG
Isu pembatasan biaya operasional juga memunculkan pertanyaan mengenai jumlah tenaga yang diperlukan di dapur SPPG. Dalam penjelasan yang disampaikan BGN, tidak ada kewajiban bagi dapur untuk mengurangi jumlah sukarelawan, termasuk petugas pemorsian dan sopir.
BGN menyebut perhitungan kebutuhan sukarelawan dapat disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur. Batas operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam perhitungan tersebut.
Penjelasan itu menempatkan pengaturan biaya dan kebutuhan tenaga sebagai dua hal yang perlu dipahami berdasarkan ketentuan masing-masing. BGN menyampaikan alternatif perhitungan kebutuhan sukarelawan per hari, bukan kewajiban untuk memangkas jumlah mereka.
Bagi SPPG, kepastian tentang sumber pembayaran gaji dan mekanisme top up VA menjadi pegangan dalam memahami pengelolaan anggaran. BGN berharap mitra, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan memperoleh gambaran yang utuh mengenai pembagian alokasi tersebut.
Pelaksanaan MBG bergantung pada terpenuhinya berbagai kebutuhan di tingkat SPPG, mulai dari bahan baku hingga jaminan mutu dan tenaga pengawas. Karena itu, pemahaman yang jelas mengenai batas biaya operasional serta pos anggaran lainnya akan tetap penting bagi para pelaksana program.
