Pendiri Partai Gerindra, Rahmat, meminta Bareskrim Polri mendalami kemungkinan keterkaitan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, penyidik perlu menguji setiap petunjuk berdasarkan bukti, bukan membiarkan spekulasi di media sosial berkembang tanpa kejelasan.
Rahmat mengatakan pemeriksaan terhadap pihak tertentu sebaiknya dilakukan apabila penyidik menemukan petunjuk yang relevan. Namun, ia juga meminta hasil pemeriksaan atas dugaan yang tidak terbukti disampaikan kepada publik pada waktunya, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.
“Publik berhak mendapat kejelasan sejauh bisa disampaikan tanpa mengganggu penyidikan. Kalau ada petunjuk, dalami. Kalau setelah diuji sebuah dugaan tidak didukung bukti, hasilnya juga perlu dijelaskan pada waktunya,” kata Rahmat.
Pernyataan itu muncul setelah nama Teddy dikaitkan dengan perkara tersebut dalam desas-desus di media sosial. Sejumlah unggahan menyoroti ketidakhadiran Seskab dalam beberapa dokumentasi kegiatan Presiden yang beredar pada 3 November, termasuk foto rapat terbatas.
Spekulasi soal Teddy muncul di media sosial
Ketidakhadiran Teddy dalam foto-foto itu kemudian menjadi bahan spekulasi. Namun, sumber pemberitaan tidak menyebut adanya bukti yang mengaitkan Teddy dengan dugaan penyadapan. Permintaan Rahmat agar penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain disampaikan sebagai dorongan untuk menguji petunjuk, bukan sebagai pernyataan bahwa Teddy telah terbukti terlibat.
Rahmat berharap Bareskrim menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan. Menurut dia, penanganan yang terbuka—dengan tetap menjaga kepentingan penyidikan—diperlukan agar desas-desus tidak terus membayangi orang-orang yang bekerja mendampingi Presiden.
Ia juga meminta penyidik mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh: siapa yang menjalankan penyadapan, siapa yang merancang atau memerintahkannya, serta apakah ada pihak lain yang berperan langsung maupun tidak langsung. Setiap kemungkinan, kata dia, perlu diuji dengan bukti.
Perkara penyadapan dan perkembangan tersangka
Kasus yang menjadi sorotan itu merupakan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh politik. Dalam pemberitaan JPNN.com lainnya, Bareskrim disebut telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi.
Perkembangan berikutnya, Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka. Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Kamis, 5 November. Sebelumnya, Slamet berstatus saksi.
Menurut Suhermanto, penyidik menemukan unsur perbuatan hukum yang diduga dilakukan Slamet. Ia tidak ditahan karena sedang sakit stroke, sementara tiga tersangka lainnya ditahan di Mako Brimob. Informasi mengenai status para tersangka itu menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pihak lain yang namanya muncul dalam spekulasi.
Bareskrim diminta menguji setiap petunjuk
Rahmat menilai perkara ini mungkin melibatkan lebih dari segelintir orang. Karena itu, ia meminta penyidik tidak berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi menelusuri kemungkinan peran lain sesuai bukti yang ditemukan.
Di sisi lain, penyebutan nama seseorang dalam desas-desus bukanlah bukti keterlibatan. Kejelasan mengenai ada atau tidaknya petunjuk terhadap Teddy sepenuhnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan proses hukum. Bareskrim diharapkan dapat menyampaikan perkembangan yang bisa dibuka kepada publik tanpa mengganggu penyidikan, sehingga perkara ini ditangani berdasarkan fakta, bukan dugaan yang beredar.
