Skip to content

Bobby Nasution Ungkap Konflik dengan Kajari Medan

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap pernah berseteru dengan salah satu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Medan karena menerima laporan tentang permintaan uang kepada kepala sekolah. Menurut Bobby, jumlah yang diminta berkisar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Ia menyampaikan cerita itu saat peluncuran program Jaksa Sahabat Pendidik di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa, 6 Oktober 2026.

Bobby mengatakan, peristiwa tersebut terjadi ketika ia masih menjabat Wali Kota Medan. Ia tidak menyebut nama Kajari maupun waktu persis kejadian. Namun, ia mengaku hubungan Pemerintah Kota Medan dengan Kajari tersebut kemudian menjadi renggang.

Bobby mengaku menerima laporan dari kepala dinas

Dalam acara yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin itu, Bobby awalnya berbicara mengenai tekanan yang mungkin dihadapi kepala sekolah. Ia menyinggung keberadaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menggunakan nama mirip dengan aparat penegak hukum, sehingga dapat membuat pihak sekolah merasa terintimidasi.

Bobby mengingatkan bahwa kepala sekolah yang menjalankan tugas dengan benar semestinya tidak takut. Menurut dia, kekhawatiran dapat muncul bukan hanya karena nama LSM, melainkan karena dugaan adanya pihak yang berada di belakangnya.

“Kalau yang salah, wajib takut, kalau yang benar dan yang mau menjalankan dengan benar, ini bukan takut sama LSM-nya, Pak, tapi takut sama yang bekingi LSM-nya, Pak,” ujar Bobby.

Dari pembahasan itu, ia kemudian mengingat pengalamannya saat memimpin Pemkot Medan. Bobby menyebut pernah “berantem” dengan salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yakni seorang Kajari. Ia menyampaikan hal tersebut langsung kepada Muhibuddin dalam acara tersebut.

Menurut Bobby, laporan mengenai permintaan uang itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan kepadanya pada pagi hari. Siang harinya, ia dijadwalkan bertemu Kajati Sumut dalam kegiatan bersama Pemkot Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Permintaan uang disebut akhirnya batal

Bobby menuturkan, sebelum pertemuan dengan Kajati, ia menghubungi Kajari yang dimaksud. Dalam percakapan itu, ia menawarkan agar uang yang disebut diminta kepada kepala sekolah tidak dibebankan kepada mereka. Bobby mengatakan dirinya bersedia menyiapkan uang tersebut, tetapi ingin menyerahkannya langsung di hadapan Kajati.

“Pak Kejari, nanti yang uang kepala sekolah ini enggak usah dari kepala sekolah, dari saya saja. Tapi kalau boleh, Pak, nanti saya serahkan di depan Pak Kajati ya, saya siapkan sekarang,” kata Bobby, mengingat ucapannya saat itu.

Bobby mengklaim permintaan kepada kepala sekolah akhirnya batal setelah percakapan tersebut. Ia menyebut konsekuensi dari kejadian itu adalah hubungan Pemkot Medan dengan salah satu Kajari menjadi agak renggang. Keterangan tersebut merupakan cerita Bobby dalam acara itu; ia tidak menyampaikan identitas pejabat yang dimaksud.

Dalam bahan yang disampaikan Bobby, nilai uang yang disebut bervariasi, yakni Rp 5 juta dan Rp 10 juta. Ia mengaitkan informasi itu dengan laporan kepala dinas, tetapi tidak merinci jumlah kepala sekolah yang terdampak ataupun apakah laporan tersebut pernah diproses secara resmi.

Program Jaksa Sahabat Pendidik diluncurkan

Pengalaman tersebut disampaikan di tengah peluncuran Jaksa Sahabat Pendidik, program yang dirancang untuk memberi pendampingan dan ruang konsultasi hukum bagi dunia pendidikan. Program itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten dan kota, Kejati Sumut, serta seluruh Kejari di Sumatera Utara.

Bobby menilai kepala sekolah, kuasa pengguna anggaran, dan pengguna anggaran menghadapi tekanan dari berbagai pihak ketika mengelola dana pendidikan. Ia berharap pendampingan kejaksaan dapat membuat guru dan kepala sekolah lebih tenang sekaligus mencegah penyimpangan anggaran.

Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan peran kejaksaan dalam program tersebut tidak sebatas mendampingi pengelolaan anggaran, tetapi juga membantu membenahi tata kelola pendidikan. Ia menggambarkan hubungan “sahabat” sebagai dukungan ketika pihak yang didampingi berada di jalur yang benar serta pengingat ketika terjadi kekeliruan.

Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan yang dapat digunakan masyarakat, guru, dan kepala sekolah. Layanan itu ditujukan untuk menerima laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar, maupun korupsi.

KAMMI meminta dugaan itu diklarifikasi

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan meminta Kejati Sumut dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti pernyataan Bobby. Ketua Umum KAMMI Medan, Azli Ritonga, mengatakan dugaan tersebut perlu diklarifikasi dan diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Azli menegaskan organisasinya tidak bermaksud menghakimi atau menuduh pihak tertentu. Namun, karena cerita itu disampaikan secara terbuka oleh Gubernur Sumut, ia meminta aparat memastikan kebenarannya berdasarkan bukti dan keterangan para pihak. Jika dugaan itu benar, KAMMI meminta tindakan tegas; jika tidak, publik perlu mendapat penjelasan.

Permintaan klarifikasi itu menempatkan peluncuran Jaksa Sahabat Pendidik dalam sorotan: program ini ditujukan untuk memperkuat rasa aman di sekolah, sementara dugaan yang diceritakan Bobby menyangkut kepercayaan terhadap aparat. Kejelasan atas laporan dan pemanfaatan kanal pengaduan akan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan tersebut.

Jejakkita