Skip to content

Majelis Masyayikh Diminta Ukur Mutu Pesantren Menyeluruh

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengukuhkan 15 anggota Majelis Masyayikh masa khidmah 2026–2031 di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (2/11/2026). Ia meminta majelis merumuskan cara menilai mutu pendidikan pesantren secara menyeluruh, dari calon santri hingga kontribusi alumni bagi masyarakat.

Dalam pengukuhan itu, Nasaruddin menegaskan bahwa evaluasi pesantren tidak cukup hanya melihat proses belajar di dalam lingkungan pondok. Mutu pendidikan, menurut dia, perlu ditimbang melalui empat aspek: input, output, outcome, dan impact.

“Kita juga harus membicarakan lebih jauh dan lebih luas tentang input, dari mana sumber anak-anak kita yang akan masuk ke pesantren. Kita juga harus bicara tentang output lulusan pesantren,” ujar Nasaruddin, sebagaimana dikutip dari Kementerian Agama.

Penilaian mutu pesantren dimulai sejak penerimaan santri

Aspek input berkaitan dengan calon peserta didik yang masuk ke pesantren. Nasaruddin meminta perhatian terhadap sumber dan latar belakang santri menjadi bagian dari perumusan sistem pendidikan yang berkualitas. Namun, penilaian tidak berhenti pada tahap penerimaan.

Majelis Masyayikh juga perlu melihat output, yakni hasil pendidikan yang diberikan pesantren. Aspek ini mencakup lulusan dan kemampuan mereka memahami serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Dengan begitu, ukuran keberhasilan tak hanya bertumpu pada proses pembelajaran.

Perhatian berikutnya adalah outcome, atau manfaat pendidikan yang dirasakan setelah santri menyelesaikan masa belajar. Nasaruddin menilai kiprah alumni di tengah masyarakat perlu ikut menjadi bahan penilaian. Hubungan santri dengan pesantren, katanya, tidak serta-merta selesai setelah mereka lulus karena identitas sebagai santri tetap melekat dalam kehidupan sosial.

“Outcome-nya juga harus diukur, termasuk kiprah para santri setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren,” kata Nasaruddin.

Ia juga menggarisbawahi impact atau dampak keberadaan santri dan alumni bagi lingkungan. Nilai-nilai yang dipelajari di pesantren diharapkan tetap hidup dalam keseharian lulusan dan tercermin dalam manfaat yang mereka berikan. Empat aspek tersebut, menurut Menag, perlu dirumuskan bersama agar ukuran mutu pendidikan pesantren lebih konkret.

Pesantren punya peran sosial bagi masyarakat

Dalam merancang ukuran tersebut, Majelis Masyayikh diminta mempertimbangkan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Pertanyaan yang perlu dijawab, antara lain, siapa yang akan memanfaatkan kemampuan santri dan alumni, serta apa manfaat keberadaan lembaga pesantren bagi pihak-pihak terkait.

Nasaruddin memandang pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan. Pesantren juga memiliki dimensi sosial karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan dapat berkontribusi bagi pemerintah. Santri, dalam pandangannya, bisa menjadi penghubung informal antara pemerintah dan masyarakat.

“Pesantren ini punya dimensi sosial. Tentu pemerintah juga harus menjadi objeknya, bagaimana pesantren memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. Jadi, santri itu bisa menjadi meeting point antara pemerintah dan masyarakat secara informal,” ujarnya.

Pengukuhan 15 anggota Majelis Masyayikh diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan mutu pendidikan pesantren. Latar belakang keilmuan dan pengalaman yang beragam di antara para anggota dapat menjadi bekal untuk merumuskan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan santri, alumni, lembaga, dan masyarakat.

Lima belas anggota Majelis Masyayikh 2026–2031

Anggota yang dikukuhkan berasal dari berbagai lembaga pesantren. Sembilan nama yang tercantum ialah Lukman Hakim Saifuddin, Badriyah Fayumi, Ahmad Taufiq, Muhbib, Kamaluddin Abu Nawas, Musta’in Syafi’ie, Abdul Ghofarrozin, M. Holil, dan A. Fadlullah Turmudzi.

Enam anggota lainnya adalah Ade Naelul Hud, M. Wafiyul Ahdi, Sofwan Manaf, M. Ilyas Marwal, Tgk. H. Faisal M. Ali, dan M. Iffatul Lathoif. Mereka bertugas merumuskan langkah strategis untuk pengembangan mutu pendidikan pesantren pada masa khidmah 2026–2031.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan tentang input, output, outcome, dan impact menjadi ukuran yang dapat diterapkan. Dengan penilaian yang mencakup perjalanan santri sejak masuk hingga berkiprah sebagai alumni, pengembangan pesantren diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat.

Jejakkita