Pengenaan PPN pembalut kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta kebijakan tersebut dikaji ulang. Pemerintah, kata Arifah, sedang berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas persoalan itu dan mencari kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar perempuan.
Perdebatan mengemuka setelah warganet mempertanyakan alasan pembalut dikenai pajak. Produk menstruasi itu dibutuhkan secara rutin, sementara menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk barang kena pajak dan dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Perbedaan cara pandang tersebut menempatkan isu pembalut bukan hanya sebagai urusan perpajakan. Di dalamnya ada pembahasan mengenai keterjangkauan kebutuhan kesehatan reproduksi, keadilan gender, serta batas barang yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak.
Menteri PPPA dorong pembahasan ulang kebijakan
Arifah menilai pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari proses menstruasi. Karena itu, ia meminta pengenaan PPN atas produk tersebut dikaji kembali. Koordinasi dengan sejumlah pihak sedang dilakukan pemerintah, meski belum ada keputusan baru yang diumumkan dalam keterangan yang tersedia.
Harapan Arifah, pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. Permintaan kaji ulang ini muncul di tengah perhatian publik terhadap pajak produk menstruasi dan dampaknya bagi konsumen, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, juga mengkritik pengenaan pajak terhadap produk menstruasi. Ia menilai kebijakan itu belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi dan berpotensi menambah beban ekonomi, khususnya bagi perempuan berpenghasilan rendah.
“Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya,” ujar Dahlia.
Menurut Dahlia, produk menstruasi bukan barang mewah, melainkan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi secara rutin. Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan produk sejenis tidak terbatas pada masa menstruasi, tetapi dapat diperlukan dalam kondisi reproduksi lain, seperti setelah melahirkan, saat mengalami perdarahan, maupun setelah keguguran.
DJP jelaskan PPN efektif pembalut sebesar 11 persen
DJP menjelaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyatakan PPN dikenakan sepanjang penyerahan barang tersebut memenuhi ketentuan perpajakan.
Untuk barang nonmewah, tarif PPN yang berlaku adalah 12 persen. Namun, dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan skema tersebut, beban PPN efektif yang ditanggung konsumen setara dengan 11 persen dari harga jual.
DJP juga menyebut pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan mengenai pembebasan barang kebutuhan pokok tertentu, sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, mencakup antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Produk saniter menstruasi tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Inge menegaskan pengenaan PPN atas pembalut bukan pajak khusus yang dikenakan kepada perempuan atau menstruasi. Menurut DJP, hal itu merupakan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang berdasarkan aturan perpajakan. Penjelasan tersebut menerangkan dasar penerapan pajak, tetapi belum menjawab tuntutan agar pembalut dipertimbangkan sebagai kebutuhan yang layak mendapat fasilitas pembebasan.
Keterjangkauan dan kemiskinan menstruasi jadi perhatian
Dahlia mengaitkan pajak produk menstruasi dengan persoalan period poverty atau kemiskinan menstruasi. Istilah ini merujuk pada keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, serta informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial.
Komnas Perempuan menilai keterjangkauan produk menstruasi perlu dilihat sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Dahlia juga menghubungkan persoalan itu dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan menghapus kemiskinan.
Untuk saat ini, aturan yang berlaku tetap menempatkan pembalut sebagai barang kena pajak, sementara pemerintah masih berkoordinasi dan Menteri PPPA meminta kaji ulang. Hasil pembahasan berikutnya akan menentukan apakah kebijakan berubah atau tetap mengikuti ketentuan yang ada. Perdebatan ini sekaligus membuka ruang bagi pemerintah untuk menimbang penerimaan pajak, kebutuhan dasar, dan akses perempuan terhadap produk kesehatan reproduksi yang terjangkau.
